InDepthNews.id (Batam) – Aliansi Driver Online Batam (ADOB), akan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran, jika sampai dengan batas waktu yang diberikan, tidak ada implementasi dari pihak Aplikator.
Hal ini disampaikan Gusril’ Sekretaris ADOB, saat menghadiri rapat lanjutan pelaksanaan SK Gubernur Kepri bersama Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau di Graha Kepri Batam, Minggu (30/9/2024).
Gusril menekankan bahwa, apabila pihak Aplikator tidak mengindahkan apa yang menjadi permintaan Aliansi Driver Online Batam, maka pada tanggal 3 Oktober 2024, ADOB akan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau’ Junaidi menegaskan bahwa, penyesuaian tarif ini harus dipatuhi.
“Sudah disepakati bahwa perusahaan aplikasi wajib menjalankan penyesuaian tarif sesuai SK Gubernur paling lambat tanggal 1 Oktober pukul 23:59 WIB. Jika tidak, kami akan kirim surat peringatan,” tegas Junaidi.
Saat rapat tengah berlangsung, Widhi Dathu Wicaksono, Perwakilan Maxim menyatakan keberatannya terhadap SK Gubernur. Ia juga mengatakan bahwa, SK tersebut melangkahi kewenangan Kementerian Perhubungan.

“Kami merasa SK Gubernur melangkahi kewenangan kementerian Perhubungan, hal ini akan Kami sampaikan ke pusat jika diperlukan, serta kami akan mengkaji kembali langkah-langkah hukum,” ungkap Widhi.
Disamping itu, Sekretaris ADOB juga mengkritik beberapa program dari aplikator seperti tarif rendah “Goceng” dan “Double Order” serta orderan “Slot” yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
Ia meminta, agar program-program tersebut dihentikan karena merugikan para mitra pengemudi.
Turut hadir dalam rapat tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau’ Junaidi, Aliansi Driver Online Batam (ADOB), Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam’ Salim, S.Sos, M.Si., Perwakilan Maxim, Kepala Seksi Sarana AJSDP Balai Pengolahan Transportasi Darat Kelas II Provinsi Kepri’ Frans Deddy Arisandy, S.SiT., dan Kasubdit II Ditintelkam Polda Kepulauan Riau, AKBP Arifin Sihombing.
“Keputusan ini menjadi langkah tegas pemerintah untuk memastikan tarif transportasi online di Batam sesuai dengan regulasi yang berlaku,” terang Gusril.
Junaidi juga menambahkan bahwa, jika Aplikator masih tidak mengikuti aturan, Dishub akan melakukan tindakan tegas bersama instansi terkait.
“Kami akan bekerja sama dengan Dishub Kota Batam dan Balai Pengelolaan Transportasi Darat untuk mengambil langkah lebih lanjut. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja,” ujarnya. (Vins)










Komentar