InDepthNews.id (Bintan) – Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Bintan diduga melakukan korupsi terhadap anggaran Ranperda penyerahan PSU sebesar Rp. 50 Juta.
Hal ini diungkapkan M. Toha selaku Anggota Pansus penyerahan PSU, ke awak media ini Rabu (13/12/23).
Dirinya menduga ada korupsi yang dilakukan oleh Dinas Perkim Bintan, dimana Dinas Perkim Bintan tidak berani memberi rincian untuk apa saja anggaran yang sebesar Rp.50 Juta tersebut digunakan.
“Kalau memang tidak ada permainan terhadap anggaran tersebut, tentunya Dinas Perkim tidak keberatan memberikan rincian anggaran, karena anggaran tersebut setahunya digunakan untuk Perjalanan Dinas konsultasi ke Mendagri hanya 1 orang, yaitu Sekretaris Perkim dan biaya pendamping pembuat naskah akademik paling besar Rp.10 Juta, ” ungkapnya.
Lebih lanjut dikatakan M. Toha, hal ini juga terjadi kepada Dinas Bapenda dimana dengan anggaran Ranperda sebesar Rp. 175 Juta juga tidak berani memberikan rinciannya kepada Dewan. Ketika diminta, dengan mengatakan bahwa itu adalah periuk mereka, dan atas pengakuan pihak Menkumham selaku pembuat naskah akademik hanya mendapat bayaran sebesar Rp. 24 Juta.
Sementara, Sambung M. Toha, dari Bapenda Bintan mengatakan Rp. 48 Juta, dan terakhir bahwa Menkumham mendapat tambahan menjadi genap Rp.36 Juta, ” tukasnya.
Dalam kesempatan yang sama Suhardi yang juga merupakan anggota Pansus mengatakan, penyerahan PSU menilai banyak kejanggalan terhadap terhadap anggaran untuk setiap Ranperda yang diajukan, dan yang anehnya lagi ketika Dewan minta rincian anggarannya, masing-masing OPD yang mengajukan Ranperda nya enggan memberikan rincian tersebut.
“Karena yang tau persis anggaran tersebut benar pada porsinya adalah Dewan, sementara badan pemeriksaan keuangan (BPK) hanya melihat bukti kwitansi dan lain sebagainya dan Badan Pemeriksaan Keuangan tersebut tidak tau bahwa kwitansi tersebut adalah fiktif karena stempel bisa dibuat, kebanyakan bermain dikwitansi/nota kosong yang sudah distempel dan ada juga yang membuat stempel sendiri, ” ujarnya.
Hal senada juga diungkapkan Tarmizi, dirinya menduga bahwa anggaran-anggaran disetiap OPD dijadikan ladang korupsi oleh masing-masing OPD.
“Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa setiap Anggota Dewan minta pertanggungjawaban rincian terhadap anggaran yang digunakan, enggan memberikan dan kalau benar tepat pada porsinya, tentunya OPD-OPD tidak keberatan ketika diminta rincian anggaran dan hal ini juga bisa dibuktikan dengan anggaran yang ada di Sekwan dan juga OPD lainnya.
“Ketika diminta rincian makan minum dan perjalanan dinas, OPD tersebut enggan memberikan, karena Dewan yang tau berapa per-bulan untuk konsumsi makan minum dan di bulan apa saja digunakan, dan begitu juga Perjalan Dinas, ” tuturnya.
Lanjutnya, Siapa saja yang berangkat atau tidak, sementara yang berangkat diduga hanya SPPD- nya saja karena tidak adanya dokumentasi berupa photo sehingga rentan terhadap Perjalanan Dinas fiktif dan tentunya bisa dicek di CCTV mulai dari berangkat sampai ditempat tujuan dinasnya, tanggal dan jam keberangkatan, dan di Sekwan sendiri sampai saat ini tidak berani memberikan data kepada Anggota Dewan yang meminta rincian atau data yang notabene nya bahwa Dewan adalah fungsi pengawasan anggaran, ” tegasnya.
Ditegaskan, Anggota Pansus PSU mengharap agar ada tindakan dari Aparat Penegak Hukum (APH) dengan masalah-masalah tersebut. Karena masalah tersebut sangat sangat-sangat merugikan rakyat dan kalau dibutuhkan keterangan, kami oleh Aparat Penegak Hukum (penyidik), kami siap, ” pungkas tegas Tarmizi.
Hingga berita ini diunggah, awak media ini masih melakukan konfirmasi lanjutan dengan pihak terkait.(Ratih)










Komentar