Alamak ..!!! Diduga TF Terlibat Jaringan Mafia Proyek APBN di Kepri

InDepthNews.id (Tanjungpinang) – Diduga Oknum (TF) terlibat jaringan mafia proyek – proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ada di Kepulauan Riau (Kepri), seperti halnya Proses lelang proyek di Satuan Kerja (Satker) Kementerian PUPR Kepulauan Riau ini juga diduga dikuasai oleh (TF), yang diketahui memiliki jaringan perusahaan kontraktor dengan berbagai nama perusahaan.

Tidak hanya itu, beberapa proyek yang digarap, menimbulkan masalah. Salah satunya pekerjaan proyek pemukiman kumuh berada di Kampung Bugis dan Senggarang, Kota Tanjungpinang.

Terkait hal tersebut, Hari ini Andi Cori.P., selaku Tokoh Pemuda Kepulauan Riau bersama sejumlah masyarakat mendatangi Kantor Pusat Informasi Permukiman dan Pembangunan Kepulauan Riau (Kepri), disambut langsung oleh Kepala Satuan Kerja Kementerian PUPR Kepulauan Riau, Fasri Bachmit dan jajarannya, di Dompak, Kota Tanjungpinang, Kamis (27/04/23).

Dalam kesempatan ini, Andi Cori P., meminta Kepala Satuan Kerja (Satker) Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah, untuk menindak tegas oknum yang terlibat.

Menurutnya, beberapa kontraktor pemenang lelang proyek yang selama ini disinyalir merupakan perusahaan dari luar Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

“Banyak proyek-proyek yang bersumber dari APBN ini dikerjakan oleh kontraktor dari luar padahal kualitas kontraktor kita juga bagus, dan kami meminta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan kejaksaan untuk memeriksa proyek mangkrak yang dikerjakan oleh kontraktor luar daerah itu, ” ungkap Cori.

Lebih lanjut dikatakan, Kami meminta untuk dikaji ulang, dimana seperti yang kami ketahui para kontraktor ini dipimpin oleh satu orang, namun dikerjakan oleh banyak perusahaan, ” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Satuan Kerja (Satker) PUPR Kepri, Fasri Bachmit saat melakukan konsolidasi di kantornya mengungkapkan akan meminta evaluasi ulang dari Kementerian PUPR.

“Saya akan minta kembali evaluasi dari pusat agar tidak terulang kembali, karena kalau seperti ini ujung-ujungnya kami juga harus bertanggungjawab,” terangnya di hadapan tokoh pemuda dan masyarakat yang hadir, disaksikan oleh insan Media.

Selain itu, Fasri juga menyebutkan, adanya oknum kontraktor yang bermain dengan mengontrol sejumlah kontraktor yang mengikuti lelang proyek, terlebih ada perusahaan kontraktor yang tidak memiliki kantor.

“Saya akan meminta untuk melihat kontraktor ini benar atau tidak, jangan sampai terjadi seperti (TF-red) sekarang ini yang ternyata setelah ada masalah kantornya tidak ada, ” pungkasnya.(NH)

Komentar