InDepthNews.id (Bintan)– Tim Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kabupaten Bintan kembali menyoroti Tim Banggar dan Tim TAPD Kabupaten Bintan dalam membahas APBD Perubahan yang dalam 3 (Tiga) hari selesai sudah dalam pembahasan.
Menurut Tim Komisi II yang terdiri dari 8 orang yakni diantaranya, Ketua komisi II Zulfaefi beserta Wakil Ketua Komisi II Arwan, serta Sekretaris Komisi II, M. Toha dan anggota Komisi II yaitu M. Najib, Tarmizi, Zulkifli, Suherianto dan Suhardi sepakat, APBD Perubahan hendaknya dan seharusnya dibahas di tingkat Komisi karena yang mengetahui terkait permasalahan – permasalahan di masing – masing OPD adalah Komisi.
Sementara itu dalam hal ini, M. Toha mengatakan bahwa, ” Tidak mungkin dalam waktu 3 hari pembahasan selesai karena yang akan dibahas sebanyak 38 OPD dan diduga kuat bahwa tim TAPD membacakan pagu anggaran dan tim Banggar langsung menyetujui tanpa membahas kegiatan – kegiatan yang diajukan di masing – masing OPD, ” ungkapnya.
Masih lanjutnya, Dan ada unsur kesengajaan dari tim TAPD dalam menyerahkan KUA dan PPAS baik Murni maupun Perubahan diperlambat sehingga DPRD tidak ada waktu untuk melakukan pembahasan secara detail.
Seharusnya KUA dan PPAS tersebut diserah sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh mendagri dan hendaknya unsur pimpinan menolak apabila tim TAPD tidak menyerahkan sesuai jadwal.
Namun, dikatakan oleh Tarmizi bahwa, ” Untuk pembahasan 1 OPD saja kalau benar – benar dibahas, dalam waktu 1 hari saja tidak bakalan selesai dan sudah semestinya APBD murni maupun APBD perubahan harus dibedah terlebih dahulu ditingkat komisi dikarenakan banyak kegiatan – kegiatan yang diajukan oleh setiap OPD tidak berpihak kepada masyarakat, dapat dilihat dari setiap pengajuan OPD – OPD untuk kepentingan masyarakat hanya senilai 100 Juta lebih seperti yang dianggarkan oleh Dinas Perkim untuk rumah yang rusak akibat bencana alam bahkan hanya 19 juta saja yang dianggarkan oleh BPBD dalam setahun untuk membantu masyarakat yang terkena bencana, ” tegasnya.
Untuk itu, Tim Komisi II meminta kepada tim Banggar hendaknya sebelum pembahasan baik itu APBD Murni maupun APBD Perubahan, harus dibahas ditingkat Komisi dulu agar bisa dibahas secara detail oleh masing – masing Komisi dan agar kegiatan- kegiatan yang diajukan OPD yang tidak pro ke masyarakat bisa dicoret oleh Komisi dan diganti dengan kegiatan yang benar – benar bermanfaat bagi masyarakat.
Kemudian, Tim Komisi II Pemerintah Kabupaten Bintan ini juga meminta kepada unsur pimpinan agar tata tertib DPRD Kabupaten Bintan direvisi kembali dikarenakan menurutnya hal terkait hanya menguntungkan bagi segelintir anggota DPRD, dimana berbunyi bahwa pembahasan dapat dilakukan oleh Komisi apabila dimintai oleh Banggar, dan dirubah menjadi bahwa setiap pembahasan KUA dan PPAS Murni maupun Perubahan wajib dibahas di Komisi terlebih dahulu.
” Jikalau langkah- lengkah seperti selalu dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan, sudah dipastikan amanah UUD 1945 untuk mencerdaskan dan mensejahterakan rakyat terabaikan, untuk itu dalam waktu dekat Komisi II akan ke Ombudsman RI untuk meminta pendapatnya tentang Anggaran APBD Kabupaten Bintan yang dianggap kurang berpihak kepada masyarakat miskin Bintan, ” ujarnya.(Rat)
Editor: Redaksi










Komentar