InDepthNews.id (Tanjungpinang) – Meskipun sudah 4 (empat) tahun berdiri pihak pengembang Perumahan Elang Indonesia Regency yang beralamat di Jalan Hang Kasturi KM.12 Kelurahan Batu IX Kecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang belum juga merealisasikan semenisasi jalan umum bagi warga.
Akibatnya, bila musim hujan seperti saat ini, jalan menuju perumahan sangat susah untuk dilalui, karena setiap warga perumahan yang keluar masuk harus menempuh lumpur kuning tebal sehingga resiko motor kotor hingga terjatuh adalah hal yang harus diambil warga bila harus menggunakan jalan tersebut.
Kesulitan sekitar 40 Kepala Keluarga (KK) yang mendiami perumahan tersebut diperparah dengan kondisi lampu penerangan jalan yang sudah lama mati, sehingga setiap warga yang pulang atau pergi pada malam hari harus berfikir ulang untuk melalui jalan tersebut.
Rika salah seorang warga setempat mengatakan kondisi jalan yang sangat tidak layak tersebut sudah berlangsung lama, bahkan protes terhadap developer pun sudah sering disampaikan, namun tidak direspon.
“Kami warga telah beberapa kali mengeluhkan kondisi ini kepada pihak pengembang, namun tidak direspon,” ujar Rika, usai melakukan rapat bersama sejumlah warga di kediamannya, Rabu (16/06) malam.
Bahkan pihak pengembang kata Rika terkesan menghindar dari tanggungjawab. Beberapa dari warga yang menuntut perbaikan, nomornya malah diblokir oleh pihak developer.
“Persoalan ini kan masih menjadi tanggungjawab pengembang. Tapi mengapa pengembang seolah-olah menghindar, untuk itu kami minta agar pemerintah kota Tanjungpinang segera mengambil tindakan yang tegas kepada pihak developer,” ujar Rika.
Senada dengan Rika, warga lainnya Juli juga menyesali respon pengembang terhadap keluhan warga.
Juli mengkhawatirkan warga akan melakukan “perlawanan” dengan cara-cara yang tidak elok.
“Kita khawatir, warga mengamuk kepada pengembang,” ujarnya.
Warga lanjut Juli berencana akan melakukan audensi dengan Walikota Tanjungpinang untuk mengadukan persoalan ini.
“Kita akan jumpai Walikota untuk membantu menekan pengembang untuk menyelesaikan tanggungjawabnya,” ujar Juli.
Sementara itu, pihak pengembang yang dikonfirmasi media ini mengatakan bahwa pihaknya sudah menyampaikan persoalan kondisi jalan tersebut ke Direktur utama Perumahan Elang Indonesia Regency dan pihak developer mengaku sudah semaksimal mungkin untuk terus melakukan perbaikan.
“Permasalahan ini sdh saya sampaikan ke direktur utama dan kami sudah semaksimal mungkin untuk terus perbaikan selebihnya bukan kapasitas saya untuk menjawab,” Kata Direktur Perumahan Elang Indonesia Regency, Lya melalui pesan WhatApps, Jum’at (17/06/2022).
Namun anehnya pihak developer tidak menjelaskan ketika media menanyakan terkait ijin IMB Perumahan Elang Indonesia Regency untuk akses jalan itu apakah semenisasi atau paling blok, Lya hanya mengulang jawaban yang sama bahwa pihaknya sudah semaksimal mungkin untuk terus perbaikan selebihnya dia tidak memiliki kapasitas untuk menjawab.
Sebagai informasi, dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman disebutkan bahwa setiap pengembang wajib mengalokasikan lahan yang bakal dibangun untuk dijadikan fasos maupun fasum.
Untuk fasum sendiri terbagi menjadi tiga klasifikasi. Pertama fasum tingkat tinggi, yang mana fasum ini meliputi kebutuhan utama masyarakat di daerah kota besar maupun kecil seperti rumah sakit dan transportasi umum.
Kemudian fasum tingkat menengah yang meliputi klinik kesehatan terpadu dan sekolah.
Dan yang terakhir fasum tingkat rendah yang meliputi kebutuhan kalangan tertentu seperti masyarakat yang tinggal di sebuah daerah seperti perumahan.
Contohnya seperti, akses jalan penghubung, drainase, lampu penerangan jalan, taman bermain, tempat ibadah, dan ruang terbuka hijau.
Bila ada pengembang yang tidak menyediakan fasos dan fasum tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Pasal 47, akan dikenakan sanksi berupa sanksi administratif berupa :
* Peringatan tertulis
* Pembatasan kegiatan pembangunan
* Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan
* Penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan perumahan
* Penguasaan sementara oleh pemerintah (disegel)
* Kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu
* Pembatasan kegiatan usaha
* Pembekuan izin mendirikan bangunan
* Pembekuan/pencabutan surat bukti kepemilikan rumah
* Perintah pembongkaran bangunan rumah
* Pembekuan izin usaha
* Pencabutan izin usaha
* Pengawasan
* Pembatalan izin
* Kewajiban pemulihan fungsi lahan dalam jangka waktu tertentu
* Pencabutan insentif
* Pengenaan denda administratif
* Penutupan lokasi
Dan untuk diketahui, berita ini dibuat dan diturunkan atas dasar persetujuan atau kesepakatan sejumlah warga Perumahan Elang Indonesia Regency.
Redaksi.










Komentar