InDepthNews.id (Muaro Jambi) – Dugaan praktik penimbunan dan penampungan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis solar di kawasan Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, kembali menjadi sorotan.
Lokasi yang diduga menjadi tempat penampungan solar hasil aktivitas langsiran menggunakan kendaraan tronton dan FS tersebut disebut-sebut masih beroperasi. Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik mengenai legalitas kegiatan serta pengawasan aparat penegak hukum (APH) setempat.
Berdasarkan pantauan awak media di lapangan pada Selasa (10/11/2026), sekitar pukul 11.34 WIB, ditemukan indikasi adanya aktivitas di sebuah lokasi yang diduga digunakan sebagai tempat penampungan BBM jenis solar.
Sejumlah sumber di sekitar lokasi menyebutkan bahwa tempat tersebut diduga berkaitan dengan aktivitas penampungan solar yang diperoleh melalui sistem langsiran. Namun, informasi mengenai asal-usul BBM, pihak pengelola, serta legalitas operasionalnya masih membutuhkan pendalaman dan pembuktian lebih lanjut.
Jika benar BBM yang ditampung merupakan solar bersubsidi yang diperoleh melalui penyalahgunaan distribusi, praktik tersebut patut menjadi perhatian serius. Pasalnya, BBM subsidi merupakan komoditas yang pengadaan dan penyalurannya menggunakan dukungan anggaran negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan sektor yang berhak.
APH JANGAN TUTUP MATA
Masyarakat meminta Kapolda Jambi untuk segera turun ke lapangan guna melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap lokasi yang diduga menjadi tempat penampungan tersebut.
Pemeriksaan dinilai penting untuk memastikan apakah kegiatan itu memiliki izin usaha yang sah, dari mana sumber BBM diperoleh, bagaimana mekanisme pengangkutannya, serta siapa pihak yang bertanggung jawab atas aktivitas tersebut.
Apabila dugaan tersebut terbukti, masyarakat meminta agar penegakan hukum dilakukan secara tegas dan transparan tanpa pandang bulu.
Selain berpotensi merugikan negara akibat penyalahgunaan BBM bersubsidi, kegiatan penimbunan tanpa standar keselamatan juga dapat menimbulkan risiko kebakaran, pencemaran lingkungan, dan membahayakan masyarakat sekitar.
ANCAMAN PIDANA MENANTI JIKA TERBUKTI MELANGGAR
Sebagai dasar hukum, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengatur ancaman pidana terhadap penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah.
Ketentuan tersebut mengancam pelaku dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar apabila seluruh unsur tindak pidana terpenuhi.
Karena itu, dugaan aktivitas penampungan solar di Mendalo Darat perlu mendapat perhatian serius. Aparat diharapkan tidak hanya melakukan pemantauan, tetapi juga menelusuri rantai distribusi BBM, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak-pihak yang memasok maupun menerima BBM tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak pengelola lokasi yang diduga menjadi tempat penampungan maupun aparat penegak hukum setempat mengenai dugaan aktivitas tersebut.
Redaksi InDepthNews.id membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak pengelola lokasi, instansi terkait, maupun aparat penegak hukum untuk menyampaikan hak jawab dan klarifikasi guna memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
(Ari)










Komentar