InDepthNews.id (Jakarta) – Pemerintah setiap hari membuat berbagai kebijakan yang memengaruhi kehidupan masyarakat. Mulai dari penetapan bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, pembatasan kegiatan tertentu, pemberian izin, pencabutan izin, pengelolaan anggaran, sampai keputusan administratif yang langsung menentukan hak dan kewajiban seseorang. Karena dampaknya begitu luas, muncul satu pertanyaan mendasar dalam hukum administrasi negara: bolehkah pemerintah mengambil kebijakan hanya karena menganggap kebijakan tersebut baik dan diperlukan?
Jawabannya tidak sesederhana itu. Niat baik dan tujuan yang dianggap bermanfaat belum cukup untuk membenarkan tindakan pemerintah. Dalam negara hukum, kekuasaan pemerintah tidak hanya dinilai dari apa yang ingin dicapai, tetapi juga dari dari mana kewenangan itu diperoleh dan bagaimana kewenangan tersebut digunakan.
UUD 1945 secara tegas menyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dari prinsip tersebut adalah pemerintahan tidak boleh dijalankan semata-mata berdasarkan kehendak orang yang sedang memegang jabatan. Kekuasaan harus tunduk kepada hukum. Pada saat yang sama, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 memberikan hak kepada setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. JDIH DPR
Dua ketentuan tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat. Apabila pemerintah dapat membuat kebijakan tanpa dasar kewenangan yang jelas, masyarakat akan sulit memperoleh kepastian hukum. Hari ini suatu tindakan dapat diperbolehkan, besok dapat dilarang, dan lusa dapat diubah kembali hanya karena pejabatnya berganti. Pemerintahan semacam itu pada akhirnya lebih bergantung pada kehendak penguasa daripada aturan hukum.
Karena itu dikenal prinsip legalitas dalam hukum administrasi negara. Secara sederhana, prinsip ini menghendaki agar setiap penggunaan kekuasaan pemerintahan mempunyai dasar kewenangan. Seorang pejabat tidak dapat melakukan sesuatu hanya karena ia merasa tindakannya diperlukan. Pertanyaan pertama yang harus dijawab justru adalah: apakah pejabat tersebut memang berwenang melakukan tindakan itu?
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang telah mengalami perubahan termasuk melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, menjadi salah satu landasan penting mengenai cara pejabat pemerintahan menggunakan kewenangannya. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa penggunaan wewenang harus mengacu pada peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau AUPB. Tujuannya antara lain menciptakan kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan wewenang, serta membangun pemerintahan yang transparan dan profesional. Database Peraturan | JDIH BPK
Mengapa dasar hukum begitu penting? Sebab sebuah kebijakan pemerintah tidak sama dengan keputusan seseorang dalam kehidupan pribadinya. Ketika seseorang memilih membeli rumah, membuka usaha, atau bepergian, pada dasarnya ia menggunakan kebebasan pribadinya sepanjang tidak melanggar hukum. Pejabat pemerintah berada dalam posisi berbeda. Ia menggunakan kekuasaan publik yang dapat memaksa, membatasi, memberikan hak, mencabut hak, atau menggunakan uang negara.
Karena itu, pejabat pemerintah tidak bekerja dengan logika “selama tidak dilarang berarti boleh”. Dalam penggunaan kewenangan publik, pertanyaan yang lebih tepat adalah: apa dasar kewenangannya?
Bayangkan seorang kepala instansi tiba-tiba membuat kebijakan yang mewajibkan masyarakat membayar sejumlah uang untuk memperoleh pelayanan tertentu. Mungkin ia beralasan bahwa uang tersebut diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Tetapi jika tidak ada dasar hukum yang memberi kewenangan untuk memungut pembayaran tersebut, tujuan yang baik tidak otomatis membuat tindakannya menjadi sah.
Hal yang sama berlaku apabila pejabat membatasi kegiatan masyarakat, mencabut izin usaha, menentukan penerima bantuan, atau memberikan keuntungan tertentu kepada pihak tertentu. Semua tindakan tersebut harus dapat ditelusuri dasar kewenangannya.
Dasar hukum juga berfungsi melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang. Ketika aturan menyebut siapa yang berwenang, apa yang boleh dilakukan, bagaimana prosedurnya, serta apa batas kewenangannya, masyarakat mempunyai ukuran untuk menilai tindakan pemerintah. Jika pemerintah melampaui batas tersebut, tindakan itu dapat dipersoalkan melalui mekanisme hukum.
Sebaliknya, tanpa dasar hukum yang jelas, masyarakat akan kesulitan membedakan antara kebijakan pemerintahan dengan kehendak pribadi pejabat.
Namun di sinilah muncul persoalan menarik. Pemerintah menghadapi kondisi yang sangat dinamis. Tidak mungkin setiap persoalan masyarakat sudah diatur secara rinci dalam undang-undang. Bencana dapat terjadi secara mendadak, teknologi berkembang cepat, pelayanan publik dapat mengalami keadaan darurat, sementara aturan terkadang belum lengkap atau bahkan belum tersedia.
Apakah dalam keadaan seperti itu pemerintah harus diam hanya karena belum ada aturan yang secara rinci menentukan apa yang harus dilakukan?
Jawabannya juga tidak.
Hukum administrasi mengenal diskresi, yaitu ruang bagi pejabat pemerintahan untuk mengambil keputusan atau tindakan ketika menghadapi persoalan konkret yang tidak sepenuhnya dapat diselesaikan hanya dengan membaca aturan secara tekstual. Pasal 22 UU Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang. Diskresi dapat digunakan antara lain untuk melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu demi kemanfaatan dan kepentingan umum. Pasal.id
Ketentuan tersebut menunjukkan sesuatu yang penting: kewajiban memiliki dasar hukum tidak berarti pemerintah harus selalu menunggu lahirnya peraturan baru sebelum bertindak.
Dalam kondisi tertentu, pemerintah memang diberi ruang untuk mengambil keputusan meskipun aturan tidak mengatur secara lengkap. Tetapi kebebasan tersebut tetap bukan kebebasan tanpa batas. Justru hukum sendirilah yang memberikan ruang diskresi sekaligus menentukan siapa yang boleh menggunakannya dan untuk tujuan apa.
Diskresi juga tidak boleh berubah menjadi alasan untuk bertindak sesuka hati. Dalam rezim UU Administrasi Pemerintahan, penggunaannya tetap harus sesuai dengan tujuan diskresi, AUPB, didasarkan pada alasan objektif, tidak menimbulkan konflik kepentingan, dan dilakukan dengan iktikad baik. Ketentuan mengenai diskresi juga menempatkan penggunaan kewenangan pada pejabat yang memang berwenang. Pasal.id
Di sinilah perlu diluruskan pemahaman bahwa “semua kebijakan pemerintah harus memiliki dasar hukum” tidak selalu berarti setiap kebijakan harus terlebih dahulu dibuatkan peraturan baru.
Yang terutama harus ada adalah dasar kewenangan yang sah.
Seorang pejabat dapat memperoleh ruang untuk memilih di antara beberapa alternatif kebijakan. Dalam keadaan tertentu ia juga dapat menggunakan diskresi ketika aturan belum mengatur, tidak lengkap, tidak jelas, atau terjadi stagnasi pemerintahan. Tetapi ia tidak dapat menciptakan kekuasaan baru bagi dirinya sendiri yang sama sekali tidak diberikan oleh sistem hukum.
Perbedaan tersebut penting. Jika prinsip legalitas dipahami terlalu kaku, birokrasi dapat menjadi takut mengambil keputusan. Setiap persoalan baru akan dijawab dengan kalimat, “belum ada aturannya”. Akibatnya, pelayanan publik dapat berhenti ketika masyarakat justru membutuhkan tindakan cepat.
Sebaliknya, jika diskresi dipahami terlalu luas, muncul risiko kebijakan berdasarkan selera pejabat. Aturan kemudian hanya digunakan ketika dianggap menguntungkan, sedangkan ketika aturan dirasakan menghambat, pejabat berlindung di balik alasan kepentingan umum.
Keduanya sama-sama bermasalah.
Negara hukum memerlukan keseimbangan antara legalitas dan efektivitas pemerintahan. Pemerintah harus mampu bertindak, tetapi tindakan tersebut tetap harus dapat dipertanggungjawabkan.
Dasar hukum juga sangat penting bagi pejabat itu sendiri. Sering kali legalitas hanya dipandang sebagai alat perlindungan masyarakat terhadap pemerintah. Padahal pejabat juga membutuhkan kepastian mengenai batas kewenangannya. Dengan dasar hukum yang jelas, pejabat mengetahui apa yang boleh dilakukan, prosedur apa yang harus ditempuh, dan sampai di mana tanggung jawabnya.
Karena itu, hukum bukan semata-mata “penghambat” pemerintah. Hukum justru memberikan legitimasi kepada pemerintah untuk bertindak.
Ketika polisi mengatur lalu lintas, kepala daerah menerbitkan keputusan, kementerian mengeluarkan izin, atau pemerintah menyalurkan bantuan, masyarakat menerima akibat dari tindakan tersebut karena terdapat kewenangan publik yang menjadi dasarnya. Tanpa kewenangan, tindakan pemerintah kehilangan legitimasi hukumnya.
Masalah menjadi lebih serius ketika kebijakan pemerintah menimbulkan pembatasan terhadap hak masyarakat. Semakin besar pengaruh suatu keputusan terhadap hak seseorang, semakin penting dasar hukum, prosedur, dan alasan keputusannya dapat dijelaskan.
Misalnya, pencabutan izin usaha bukan sekadar persoalan administratif bagi pemiliknya. Tindakan tersebut dapat memengaruhi kegiatan ekonomi, pekerjaan, dan investasi seseorang. Karena itu, pejabat tidak cukup mengatakan bahwa pencabutan dilakukan “demi kepentingan umum”. Harus dapat dijelaskan siapa yang berwenang mencabut, aturan apa yang menjadi dasar, fakta apa yang ditemukan, dan prosedur apa yang telah dilakukan.
Hal yang sama berlaku terhadap pembatasan aktivitas masyarakat. Istilah “kepentingan umum” tidak boleh menjadi kalimat ajaib yang membenarkan semua tindakan pemerintah. Kepentingan umum harus diterjemahkan melalui kewenangan, prosedur, proporsionalitas, dan mekanisme pertanggungjawaban.
UU Administrasi Pemerintahan juga melarang penyalahgunaan wewenang. Dalam konstruksi undang-undang tersebut, persoalan dapat timbul ketika pejabat melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, atau bertindak sewenang-wenang. Bahkan penggunaan diskresi oleh pejabat yang tidak berwenang dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang dan mempunyai konsekuensi terhadap keabsahan tindakannya. Database Peraturan | JDIH BPK
Prinsip dasar hukum juga mempunyai fungsi demokratis. Pemerintah memang memperoleh mandat untuk menjalankan negara, tetapi mandat politik tidak identik dengan kekuasaan tanpa batas. Terpilih melalui pemilu tidak membuat seorang pejabat bebas melakukan apa saja selama masa jabatannya. Demokrasi memberikan legitimasi politik, sedangkan hukum memberikan batas terhadap penggunaan legitimasi tersebut.
Di sinilah konsep negara hukum dan demokrasi bertemu.
Demokrasi menjawab pertanyaan siapa yang berhak memerintah, sedangkan hukum menjawab pertanyaan bagaimana kekuasaan itu boleh digunakan.
Tanpa demokrasi, hukum dapat kehilangan legitimasi masyarakat. Tetapi tanpa hukum, demokrasi dapat berubah menjadi kekuasaan mayoritas atau kekuasaan pejabat yang tidak mempunyai batas.
Karena itu, setiap kali pemerintah mengeluarkan kebijakan, masyarakat sebenarnya wajar mengajukan beberapa pertanyaan sederhana: apa dasar hukumnya, siapa yang berwenang, untuk tujuan apa kewenangan digunakan, apakah prosedurnya dipenuhi, dan apakah kebijakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan?
Pertanyaan seperti itu bukan bentuk ketidakpercayaan kepada pemerintah. Justru itulah cara negara hukum bekerja.
Pemerintah yang baik tidak seharusnya merasa terganggu ketika dasar hukumnya ditanyakan. Sebaliknya, kemampuan menjelaskan dasar kewenangan merupakan bagian dari akuntabilitas.
Pada akhirnya, kewajiban pemerintah bertindak berdasarkan hukum bukan dimaksudkan untuk membuat negara lamban. Prinsip tersebut dibutuhkan agar kekuasaan tetap dapat digunakan tanpa berubah menjadi kesewenang-wenangan.
Pemerintah memang tidak mungkin menunggu undang-undang mengatur setiap persoalan secara rinci. Karena itulah hukum menyediakan ruang diskresi. Namun bahkan ketika menggunakan diskresi, pejabat tetap berada di dalam sistem hukum, bukan di luarnya.
Dengan demikian, kalimat bahwa “semua kebijakan pemerintah harus memiliki dasar hukum” sebaiknya dipahami dalam arti yang tepat. Tidak selalu harus ada satu pasal yang secara sangat rinci memerintahkan setiap tindakan, dan tidak setiap kebijakan membutuhkan pembentukan peraturan baru. Tetapi setiap tindakan pemerintah harus bersumber dari kewenangan yang sah, digunakan untuk tujuan yang dibenarkan, mengikuti prinsip pemerintahan yang baik, serta dapat diuji dan dipertanggungjawabkan.
Sebab dalam negara hukum, pertanyaan terpenting terhadap sebuah kebijakan bukan hanya “apakah kebijakan ini bermanfaat?”, tetapi juga “apakah pemerintah memang berwenang melakukannya?”
Kebijakan yang baik tetapi dilakukan tanpa kewenangan dapat membuka pintu kesewenang-wenangan. Sebaliknya, kewenangan yang digunakan secara legal, rasional, dan bertanggung jawab menjadi fondasi bagi pemerintahan yang dipercaya masyarakat.
Pemerintah membutuhkan kekuasaan untuk bekerja, tetapi hukumlah yang memastikan kekuasaan tersebut tetap bekerja untuk kepentingan warga, bukan semata-mata menurut kehendak orang yang sedang memegang jabatan.
Oleh : Santoso Budi Nursal Umar , S.H, M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi (UNISRI) Surakarta










Komentar