InDepthNews.id (Jakarta) – Ketua Umum G3P (Gerakan Pemuda Peduli Polri), Mustofa Edi Budiarto, secara resmi telah mengantarkan surat pemberitahuan aksi unjuk rasa yang rencananya akan digelar di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Jumat (06/11/2026).
Aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi, ketidakpuasan, dan kekecewaan G3P terhadap keputusan Kapolri terkait pengangkatan pejabat yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Kepulauan Riau (Kepri) untuk menduduki posisi strategis sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri.
G3P menilai pengangkatan tersebut perlu mendapatkan perhatian serius dan evaluasi menyeluruh. Pasalnya, menurut catatan dan penilaian organisasi, terdapat sejumlah persoalan terkait penanganan narkotika, perjudian, serta dugaan peredaran barang ilegal selama pejabat tersebut menjabat sebagai Kapolda Kepri.
Ketua Umum G3P, Mustofa Edi Budiarto, menegaskan bahwa jabatan Kabareskrim merupakan posisi strategis yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga supremasi hukum dan memberantas berbagai tindak kejahatan di Indonesia.
“Kami mempertanyakan dasar pertimbangan Kapolri dalam menempatkan seseorang pada jabatan strategis Kabareskrim. Menurut kami, rekam jejak dan evaluasi kinerja selama menjabat di daerah harus menjadi pertimbangan penting sebelum seseorang diberikan tanggung jawab yang jauh lebih besar,” tegas Mustofa Edi Budiarto.
Dalam aksi tersebut, Mustofa Edi Budiarto juga mengajak seluruh jajaran pengurus daerah G3P untuk turun langsung ke Mabes Polri. Ajakan tersebut mendapat perhatian khusus dari Ketua Pengurus Provinsi G3P Kepulauan Riau, Ucok Fatumonah Harahap, yang turut diajak menyampaikan aspirasi dan berbagai catatan organisasi terkait persoalan penegakan hukum di wilayah Kepulauan Riau.
Ucok Fatumonah Harahap diharapkan dapat menyampaikan secara langsung berbagai persoalan yang menjadi perhatian G3P selama kepemimpinan pejabat tersebut di Polda Kepri, termasuk persoalan pemberantasan narkoba, perjudian, dan peredaran barang ilegal yang menurut organisasi perlu mendapatkan evaluasi secara terbuka.
G3P menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar bentuk protes, melainkan upaya menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap institusi penegak hukum. Organisasi tersebut ingin memastikan bahwa setiap keputusan strategis di tubuh Polri tetap mengedepankan profesionalisme, integritas, transparansi, serta kepercayaan masyarakat.
Atas dasar tersebut, DPP G3P menyampaikan tuntutan kepada Kapolri agar:
1. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rekam jejak dan kinerja pejabat yang kini menduduki jabatan Kabareskrim Polri.
2. Membuka ruang klarifikasi dan pemeriksaan terhadap berbagai persoalan yang menjadi perhatian G3P selama yang bersangkutan menjabat sebagai Kapolda Kepri.
3. Meninjau kembali keputusan pengangkatan tersebut berdasarkan hasil evaluasi yang objektif dan transparan.
4. Apabila ditemukan pelanggaran atau persoalan serius yang dapat dibuktikan, mengambil tindakan tegas, termasuk mempertimbangkan pencopotan dari jabatan Kabareskrim.
“Jangan sampai jabatan strategis di tubuh Polri hanya dipandang sebagai rotasi jabatan tanpa mempertimbangkan rekam jejak dan pertanggungjawaban kinerja sebelumnya. Kami meminta Kapolri mendengar aspirasi masyarakat dan melakukan evaluasi secara terbuka. Jika memang terdapat persoalan serius, jangan ragu mengambil tindakan tegas,” ujar Mustofa.
Sementara itu, G3P melalui jajaran Pengurus Provinsi Kepulauan Riau di bawah kepemimpinan Ucok Fatumonah Harahap menyatakan kesiapan untuk mengawal aspirasi tersebut hingga mendapatkan perhatian dan respons dari Mabes Polri.
G3P menegaskan bahwa kritik terhadap pejabat bukan berarti memusuhi institusi Polri. Sebaliknya, kritik tersebut merupakan bentuk kepedulian agar institusi Polri tetap menjaga marwah, integritas, dan kepercayaan masyarakat.
Melalui aksi yang akan digelar di Mabes Polri, G3P berharap Kapolri dapat memberikan perhatian serius terhadap tuntutan tersebut serta melakukan evaluasi secara transparan demi terwujudnya penegakan hukum yang profesional, adil, dan bebas dari segala bentuk kepentingan.
(Vins)










Komentar