InDepthNews.id (Jakarta) – Publik dikejutkan dengan penetapan mantan Kapolri Jenderal Polisi (Purn.) Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Penetapan tersangka tersebut diumumkan oleh Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Dalam pengungkapan tersebut, penyidik menetapkan tiga orang sebagai tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH. Selain Listyo Sigit, dua nama lainnya adalah Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso.
Kasus ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedur (illegal tapping), penghapusan data elektronik, serta akses ilegal (illegal access).
Diduga Berlangsung Sejak 2025
Dalam penjelasannya, Kabareskrim mengungkapkan bahwa dugaan penyadapan tersebut berlangsung dalam kurun waktu 2025 hingga 2026.
Modus yang diungkap penyidik yakni memasukkan sejumlah nomor telepon ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi dan prosedur sebagaimana mestinya.
Nomor-nomor tersebut kemudian diduga disadap tanpa adanya keterkaitan dengan proses penegakan hukum, baik penyelidikan maupun penyidikan yang sah.
Lebih jauh, sekitar Oktober 2026, para tersangka diduga memerintahkan penghapusan sejumlah file hasil penyadapan dalam sistem komputer LIMS untuk menghilangkan jejak aktivitas tersebut.
Perkara ini kemudian dilaporkan oleh petugas yang mengetahui dugaan penyimpangan tersebut pada 30 Oktober 2026.
Berdasarkan keterangan Kabareskrim, penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menyasar nomor telepon Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan media, tokoh organisasi masyarakat, LSM hingga kalangan pengusaha.
Dalam proses penyidikan, Bareskrim telah memeriksa 10 orang saksi dan tiga orang ahli. Penyidik juga menyita sejumlah barang bukti, antara lain 11 unit telepon seluler, satu unit iPad, serta sejumlah flashdisk.
Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan hasil penyidikan, pendekatan scientific crime investigation, dan proses gelar perkara.
Atas dugaan perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana, antara lain Pasal 258 dan Pasal 332 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Ketiga tersangka juga dilaporkan telah ditahan di Rumah Tahanan Mabes Polri untuk kepentingan proses penyidikan lebih lanjut.
Perkara ini menjadi perhatian serius karena menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan dan fasilitas teknologi penyadapan yang seharusnya digunakan sesuai ketentuan hukum.
Terlebih, salah satu pihak yang ditetapkan sebagai tersangka merupakan mantan pimpinan tertinggi institusi kepolisian.
Publik kini menanti sejauh mana penyidik mampu mengungkap secara terang konstruksi perkara, siapa yang memberikan perintah, bagaimana mekanisme penyadapan dilakukan, serta siapa saja pihak yang mengetahui maupun terlibat dalam aktivitas tersebut.
Penegakan hukum dalam perkara ini juga menjadi ujian terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law). Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum, sekalipun pernah menduduki jabatan strategis di institusi negara.
Namun demikian, seluruh dugaan tindak pidana tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses peradilan yang sah. Para tersangka tetap memiliki hak atas asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
(Napit)










Komentar