Diduga Jadi Lokasi Penimbunan Solar Subsidi, Aktivitas Langsiran di Bukit Baling Disorot

InDepthNews.id (Muaro Jambi) – Dugaan aktivitas penampungan dan penimbunan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis solar di kawasan Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, menjadi sorotan. Lokasi yang diduga digunakan untuk menampung solar hasil aktivitas langsiran itu disebut-sebut masih beroperasi secara terbuka.

Aktivitas tersebut memunculkan pertanyaan mengenai legalitas kegiatan penampungan BBM di lokasi itu serta pengawasan dari instansi terkait dan aparat penegak hukum (APH).

Berdasarkan pantauan awak media di lapangan pada Rabu (21/10/2026), terdapat lokasi yang diduga digunakan untuk aktivitas penampungan solar. Namun, dugaan tersebut masih memerlukan pendalaman lebih lanjut, termasuk pemeriksaan dokumen perizinan dan klarifikasi dari pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan di lokasi tersebut.

Sejumlah sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan menyebutkan, lokasi itu berada di kawasan Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Informasi mengenai dugaan penampungan solar tersebut diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui pemeriksaan langsung oleh instansi berwenang.

APH Diminta Telusuri Asal-Usul Solar dan Legalitas Usaha

Dugaan aktivitas penampungan BBM subsidi ini perlu mendapat perhatian serius, terutama untuk memastikan asal-usul solar yang ditampung, jalur distribusinya, serta ada atau tidaknya penyalahgunaan BBM yang diperuntukkan bagi masyarakat dan sektor tertentu yang berhak menerima subsidi.

Apabila benar terdapat praktik penimbunan atau penampungan solar tanpa izin maupun penyalahgunaan distribusi BBM subsidi, aparat penegak hukum perlu menelusuri pihak-pihak yang terlibat serta memastikan apakah kegiatan tersebut memenuhi unsur pelanggaran hukum.

Selain berpotensi merugikan negara apabila subsidi disalahgunakan, aktivitas penampungan BBM yang tidak memenuhi standar keselamatan juga dapat menimbulkan risiko kebakaran, pencemaran lingkungan, dan membahayakan masyarakat sekitar.

Masyarakat berharap aparat terkait tidak hanya melakukan pemeriksaan administratif, tetapi juga menelusuri sumber pasokan BBM, pola pengangkutan, dugaan transaksi, serta legalitas operasional lokasi tersebut apabila ditemukan indikasi pelanggaran.

Ancaman Pidana Menanti Jika Unsur Pelanggaran Terbukti

Secara hukum, penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah dapat dijerat dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 miliar bagi pihak yang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut.

Penerapan pasal pidana tetap harus didasarkan pada hasil penyelidikan dan penyidikan serta pembuktian unsur-unsur tindak pidana. Keberadaan lokasi penampungan saja tidak serta-merta membuktikan seseorang telah melakukan tindak pidana.

Menunggu Klarifikasi Pihak Terkait

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak yang bertanggung jawab atas lokasi yang dimaksud maupun dari aparat penegak hukum mengenai dugaan aktivitas penampungan solar tersebut.

Redaksi InDepthNews.id mendorong instansi berwenang untuk melakukan verifikasi secara objektif dan transparan agar persoalan ini menjadi terang berdasarkan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Redaksi juga membuka ruang bagi pihak pengelola lokasi, instansi terkait, serta aparat penegak hukum untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan ketentuan jurnalistik yang berlaku.

(Ari)

Komentar