Gudang Diduga Penampungan BBM Ilegal di Telanaipura Masih Aktif, APH Diminta Bertindak Tegas

InDepthNews.id (Kota Jambi) – Aktivitas sebuah gudang yang diduga menjadi lokasi penampungan dan pengolahan Bahan Bakar Minyak (BBM) ilegal di kawasan Penyengat Rendah, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, kembali menjadi sorotan.

Berdasarkan pantauan di lapangan pada Selasa (6/10/2026), aktivitas di sekitar lokasi tersebut disebut masih berlangsung. Sejumlah kendaraan industri berwarna merah putih terlihat keluar masuk kawasan gudang yang diduga berkaitan dengan aktivitas penampungan BBM.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, BBM yang diduga ditampung antara lain jenis solar dan Pertalite yang kemudian diduga dicampur atau diolah secara manual dengan bahan minyak bumi.

Namun demikian, dugaan tersebut masih memerlukan pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut dari aparat penegak hukum. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan asal-usul BBM, legalitas kegiatan, perizinan gudang, metode pengolahan, hingga pihak yang diduga mengelola serta menerima manfaat dari aktivitas tersebut.

Dekat Permukiman Warga

Yang menjadi perhatian, lokasi gudang tersebut disebut berada tidak jauh dari kawasan permukiman masyarakat.

Jika benar terdapat aktivitas penyimpanan maupun pengolahan BBM tanpa memenuhi standar keselamatan dan perizinan yang dipersyaratkan, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan risiko terhadap keselamatan warga maupun lingkungan sekitar.

Karena itu, keberadaan lokasi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum dan instansi terkait.

Terlebih, di tengah gencarnya penindakan terhadap penyalahgunaan BBM bersubsidi, masih adanya lokasi yang diduga digunakan untuk menampung maupun mengolah BBM secara ilegal tentu menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan di lapangan.

Polda Jambi Diminta Turun Tangan

Polda Jambi dan jajaran diminta tidak hanya melakukan penindakan ketika kasus penyalahgunaan BBM telah mencuat ke publik.

Aparat juga diharapkan melakukan pengecekan langsung terhadap lokasi-lokasi yang berdasarkan informasi masyarakat diduga menjadi tempat penampungan, pengolahan, maupun perdagangan BBM tanpa izin.

Jika hasil pemeriksaan menemukan adanya unsur pidana, masyarakat tentu berharap proses hukum dilakukan secara profesional, transparan dan tidak tebang pilih.

Secara hukum, penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Selain itu, kegiatan pengolahan tanpa izin usaha, penyimpanan tanpa izin, maupun kegiatan lain yang berkaitan dengan usaha hilir migas juga memiliki ketentuan pidana tersendiri.

Namun, penerapan pasal pidana terhadap suatu aktivitas tentu harus didasarkan pada fakta hasil pemeriksaan, alat bukti, serta konstruksi perkara yang ditemukan aparat penegak hukum.

Jangan Tunggu Viral

Masyarakat berharap aparat tidak menunggu sebuah dugaan pelanggaran menjadi viral terlebih dahulu untuk kemudian dilakukan penindakan.

Jika informasi mengenai gudang tersebut benar, maka pemeriksaan secara menyeluruh perlu dilakukan untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran hukum atau tidak.

Sebaliknya, apabila setelah dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan adanya pelanggaran, aparat juga perlu memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

Prinsipnya, hukum harus hadir berdasarkan fakta dan bukti, bukan semata-mata berdasarkan informasi maupun dugaan.

Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak pengelola gudang terkait dugaan aktivitas penampungan dan pengolahan BBM tersebut.

Redaksi juga masih berupaya mendapatkan konfirmasi dari pihak kepolisian, termasuk Polda Jambi, mengenai langkah pengawasan dan kemungkinan pemeriksaan terhadap lokasi yang dimaksud.

Redaksi InDepthNews.id membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebut maupun berkaitan dengan pemberitaan ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

(Ari)

Komentar