InDepthNews.id (Anambas) – Pemerintah Desa Putik, Kecamatan Palmatak, Kabupaten Kepulauan Anambas, bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Anambas menggelar Sosialisasi, Monitoring, dan Evaluasi Pendampingan Hukum Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026, Jumat (2/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Desa Putik tersebut dimulai sekitar pukul 09.00 WIB. Sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman aparatur desa dalam mengelola Dana Desa secara tertib, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Kejaksaan Negeri Kepulauan Anambas, di antaranya Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), Kasubsi Datun, Kasubsi Pertimbangan Hukum, serta Jaksa Fungsional.
Dalam kegiatan tersebut, jajaran Kejaksaan memberikan berbagai arahan dan pendampingan hukum kepada Pemerintah Desa Putik terkait pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa.
Pendampingan ini diharapkan dapat menjadi langkah preventif dalam memastikan seluruh proses pengelolaan Dana Desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban, berjalan sesuai aturan.
Kepala Desa Putik, Azman, menyambut baik kegiatan sosialisasi, monitoring, dan evaluasi tersebut. Menurutnya, pendampingan hukum dari Kejaksaan menjadi kesempatan penting bagi pemerintah desa untuk meningkatkan pemahaman aparatur dalam menjalankan tugas dan mengelola anggaran desa.
“Semoga dengan adanya kegiatan ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kami, khususnya dalam menjalankan tugas serta mengelola Dana Desa. Dengan adanya pendampingan dari Kejaksaan, tentunya kami juga harus semakin berhati-hati dan teliti dalam melaksanakan setiap kegiatan agar semuanya sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujar Azman.
Ia menambahkan, Pemerintah Desa Putik berkomitmen untuk terus meningkatkan tertib administrasi serta mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap penggunaan Dana Desa.
Azman berharap arahan dan pendampingan yang diberikan Kejaksaan dapat menjadi bekal bagi aparatur desa dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik.
“Yang paling penting, kami ingin setiap program yang dilaksanakan pemerintah desa dapat berjalan dengan baik, tertib secara administrasi, serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, kami sangat mengapresiasi adanya kegiatan pendampingan seperti ini,” tambahnya.
Sementara itu, kegiatan monitoring dan evaluasi juga menjadi bagian penting untuk memastikan program yang menggunakan Dana Desa dilaksanakan secara efektif dan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Desa Putik bersama Kejaksaan Negeri Kepulauan Anambas menunjukkan komitmen dalam mendorong tata kelola Dana Desa yang profesional, transparan, akuntabel, dan memiliki kepastian hukum.
Kegiatan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Pemerintah Desa Putik berharap pendampingan hukum tersebut dapat terus memberikan manfaat dalam meningkatkan kapasitas aparatur sekaligus mendorong pengelolaan Dana Desa Tahun 2026 yang semakin tertib dan bertanggung jawab.
(Deni Jebat)










Komentar