InDepthNews.id (Natuna)-Kabupaten Natuna kali ini kembali dihadapkan pada sebuah paradoks yang menyentuh langsung terkait kehidupan masyarakat setempat diwilayah perbatasan di ujung Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Di satu sisi, wilayah ini memiliki posisi penting didalam sektor minyak dan gas bumi nasional. Di sisi lain, kebutuhan energi rumah tangga berupa gas LPG bersubsidi justru belum memiliki kuota di Kabupaten Natuna.
Persoalan tersebut mencuat saat Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani, saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Natuna. Rabu (30/9/2026).
Dalam pertemuan bersama Bupati Natuna Cen Sui Lan, Wakil Bupati Jarmin Sidik, Forkopimda dan sejumlah unsur pemerintah, persoalan LPG bersubsidi menjadi salah satu aspirasi yang sudah disampaikan ke Pemerintah Kabupaten Natuna.
Muzani bahkan secara terbuka menyoroti kondisi tersebut.
“Natuna meskipun menghasilkan gas yang cukup besar dalam skala nasional, ternyata di Kabupaten Natuna ini kuota gas subsidi belum didapatkan,” kata Muzani.
Pernyataan tersebut menjadi penting karena persoalan LPG bukan semata-mata mengenai tabung gas.
Di balik kelangkaan tersebut atau belum tersedianya kuota, terdapat pertanyaan mengenai bagaimana kebijakan energi nasional menjangkau masyarakat di wilayah daerah penghasil, terlebih Natuna merupakan wilayah kepulauan sekaligus kawasan perbatasan.
Kekayaan Migas dan Kebutuhan Dasar Warga
Kabupaten Natuna memiliki sejarah panjang sebagai salah satu daerah yang berkaitan dengan kegiatan migas nasional.
Namun keberadaan Sumber Daya Alam (SDA) tidak serta-merta berarti seluruh manfaat ekonominya secara langsung diterima masyarakat didalam bentuk barang atau subsidi tertentu.
Dalam sistem fiskal Negara Indonesia, penerimaan migas memiliki mekanisme Dana Bagi Hasil (DBH) dengan formula yang ditetapkan pemerintah pusat.
Namun Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2026, misalnya, mengatur penghitungan DBH migas berdasarkan daerah penghasil, daerah pengolah, daerah berbatasan dan daerah lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Alokasi tersebut juga memperhitungkan persentase bagi hasil dan kinerja pemerintah daerah.
Karena itu, persoalan LPG subsidi tidak tepat jika hanya dilihat dari pertanyaan sederhana: daerah menghasilkan gas, lalu daerah harus otomatis memperoleh LPG subsidi.
Persoalan sebenarnya jauh lebih besar.
Namun bagaimana kebijakan energi dan kebijakan fiskal negara memastikan masyarakat setempat di wilayah penghasil sekaligus wilayah perbatasan memperoleh manfaat yang nyata dari keberadaan sumber daya strategis tersebut?
Pertanyaan inilah yang layak dibawa ke tingkat pemerintah pusat.
LPG 3 Kilogram dan Realitas Masyarakat Kepulauan
LPG 3 kilogram merupakan bagian dari kebijakan subsidi energi nasional.
Mekanisme subsidinya juga memiliki penghitungan dan tata kelola tersendiri, termasuk berdasarkan volume didalam penyaluran yang diverifikasi.
Namun bagi masyarakat, persoalannya jauh lebih sederhana.
Gas diperlukan untuk memasak.
Ketika kuota belum tersedia, masyarakat akan berhadapan dengan persoalan akses, distribusi serta harga dan biaya transportasi.
Di wilayah kepulauan seperti Natuna, untuk persoalan distribusi memiliki karakteristik berbeda dengan daerah yang berada di pusat jaringan distribusi.
Jarak antar pulau serta ketergantungan terhadap transportasi laut dan biaya logistik dapat memberikan tekanan tambahan terhadap harga barang kebutuhan masyarakat.
Artinya, kebijakan energi untuk Natuna tidak cukup hanya mempertimbangkan jumlah penduduk dan kebutuhan konsumsi.
Karakter geografis serta posisi Natuna sebagai wilayah perbatasan juga layak menjadi bagian dari pertimbangan kebijakan.
Bukan Sekadar Soal Gas, Tetapi Soal Kehadiran Negara
Pernyataan Ketua MPR RI, Ahmad Muzani agar persoalan disampaikan kepada pemerintah pusat membuka ruang pembahasan yang lebih luas.
Natuna membutuhkan kebijakan yang tidak hanya melihat daerah dari sisi produksi sumber daya alam, tetapi juga dari sisi biaya yang harus ditanggung masyarakat karena kondisi geografisnya.
Harga kebutuhan pokok yang relatif tinggi, ongkos transportasi, keterbatasan fasilitas pelabuhan, kebutuhan nelayan, layanan kesehatan, serta yang lainnya.
(Ilham)










Komentar