DPRD dan Bupati Anambas Sepakati Perubahan APBD 2026 Sebesar Rp729 Miliar

InDepthNews.id (Anambas) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Anambas menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Persetujuan bersama tersebut diambil dalam rapat paripurna DPRD Kepulauan Anambas yang digelar di Gedung DPRD Kepulauan Anambas, Tarempa, Jumat (25/9/2026).

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kepulauan Anambas, Yusli, dan dihadiri langsung Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kepulauan Anambas serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam paripurna tersebut, DPRD bersama kepala daerah secara resmi mengambil persetujuan bersama terhadap perubahan APBD 2026 setelah melalui serangkaian pembahasan mengenai pendapatan, belanja, hingga pembiayaan daerah.

Wakil Ketua I DPRD Kepulauan Anambas, Yusli, mengatakan kesepakatan perubahan APBD tersebut merupakan hasil pembahasan bersama yang mempertimbangkan perkembangan kondisi daerah serta kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

“Persetujuan bersama anggaran ini telah sesuai dengan perkembangan kondisi daerah serta kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Yusli.

Sementara itu, Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, dalam sambutannya menyampaikan bahwa besaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang telah disepakati bersama mencapai Rp729 miliar.

Angka tersebut mengalami penyesuaian dari besaran yang sebelumnya disampaikan dalam nota keuangan, yakni sebesar Rp736 miliar.

“Jumlah tersebut mengalami penurunan dari besaran yang disampaikan dalam nota keuangan sebesar Rp736 miliar,” ujar Aneng.

Menurutnya, penyesuaian tersebut bukan sekadar persoalan mengurangi anggaran. Keputusan itu merupakan hasil dari proses pembahasan dan pertimbangan yang dilakukan secara menyeluruh bersama DPRD.

“Kita telah menentukan keputusan persetujuan bersama dengan DPRD mengenai anggaran mana yang harus dipertahankan, mana yang harus dikurangi, dan mana yang masih dapat ditunda,” jelasnya.

Aneng menegaskan, setiap keputusan dalam perubahan anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, mulai dari urgensi program, manfaat bagi masyarakat, kesiapan pelaksanaan hingga kemampuan fiskal daerah.

“Setiap rupiah yang kita kelola adalah amanah masyarakat. Karena itu, yang kita kurangi bukanlah komitmen kita kepada masyarakat, melainkan belanja yang belum menjadi prioritas,” tegasnya.

Dengan disepakatinya Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026 tersebut, pemerintah daerah berharap pengelolaan anggaran dapat semakin efektif dan mampu mendukung keberlanjutan pembangunan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Rapat paripurna turut dihadiri jajaran OPD Kabupaten Kepulauan Anambas, unsur TNI/Polri, Kejaksaan Negeri, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta para undangan lainnya.

 

(Red)

Komentar