‎Warga Tetap Tuntut Hak, 5.506 Sertifikat Zona Merah Dipersoalkan: Warga Pilih Bertahan di BPN ‎

‎InDepthNews.id (Jambi) – Persoalan pemblokiran 5.506 sertifikat milik masyarakat yang terdampak kawasan yang disebut sebagai zona merah Pertamina di Kota Jambi kembali memanas. Warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Tolak Zona Merah tetap menuntut agar hak mereka dikembalikan dan pemblokiran sertifikat segera dibuka.
‎
‎Sikap tersebut dilakukan karena warga menilai pemblokiran sertifikat berdampak langsung terhadap hak mereka atas tanah dan tempat tinggal. Sejumlah warga bahkan memilih bertahan dan menginap di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai bentuk protes serta desakan agar persoalan tersebut segera mendapatkan penyelesaian.
‎
‎Koordinator lapangan aksi, Asep Mulyana, yang juga merupakan Ketua RT 13 Kelurahan Sukanya, bersama tim advokasi dan warga terdampak zona merah, terus mengawal persoalan tersebut agar mendapatkan kepastian hukum.
‎
‎Selain Asep Mulyana, salah satu anggota tim advokasi sekaligus warga terdampak, Suharman Pisang, turut menyuarakan tuntutan masyarakat agar persoalan pemblokiran sertifikat tidak dibiarkan berlarut-larut.
‎
‎Warga mempertanyakan dasar pemblokiran yang menurut mereka dilakukan tanpa adanya konfirmasi dan komunikasi yang memadai kepada masyarakat sebagai pemegang sertifikat.
‎
‎“Kami hanya ingin hak kami dikembalikan. Sertifikat yang sudah kami pegang jangan diblokir sepihak tanpa ada kejelasan kepada masyarakat. Kami ingin persoalan ini diselesaikan secara terbuka dan adil,” ujar warga.
‎
‎Menurut warga, persoalan tersebut semakin menimbulkan keresahan karena objek tanah yang mereka tempati merupakan rumah dan lahan yang selama ini mereka kuasai serta miliki berdasarkan dokumen pertanahan yang diterbitkan.
‎
‎Warga juga mempertanyakan posisi tanah tersebut apabila dikaitkan dengan Hak Guna Usaha (HGU) atau hak penguasaan lahan milik Pertamina. Mereka meminta BPN menjelaskan secara terbuka dasar hukum dan batas-batas objek yang diklaim masuk dalam kawasan zona merah.
‎
‎Sebelumnya, persoalan zona merah Pertamina di Kota Jambi memang telah berdampak terhadap 5.506 sertifikat hak milik masyarakat. Pemblokiran tersebut dilaporkan membuat warga kesulitan melakukan transaksi pertanahan, termasuk jual beli, pengalihan hak maupun pengajuan kredit ke perbankan.
‎
‎Karena itu, Forum Masyarakat Tolak Zona Merah meminta BPN tidak hanya melakukan pemblokiran, tetapi juga memberikan penjelasan secara transparan kepada para pemegang sertifikat mengenai dasar, status hukum, serta objek tanah yang dianggap masuk dalam zona merah.
‎
‎Koordinator lapangan Asep Mulyana bersama tim advokasi dan warga terdampak menegaskan bahwa perjuangan tersebut akan terus dilakukan sampai masyarakat mendapatkan kejelasan mengenai status sertifikat dan tanah yang mereka tempati.
‎
‎“Kami tidak meminta lebih. Kami hanya meminta kepastian hukum atas tanah dan sertifikat kami. Kalau memang ada persoalan antara aset negara atau Pertamina dengan tanah masyarakat, silakan dibuktikan secara terang berdasarkan data dan dokumen yang sah. Jangan masyarakat yang menjadi korban akibat persoalan administrasi pertanahan,” tegas warga.
‎
‎Hingga berita ini diterbitkan, persoalan 5.506 sertifikat tersebut masih menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk DPRD Kota Jambi yang sebelumnya telah membawa persoalan zona merah tersebut ke tingkat pemerintah pusat untuk mencari solusi.
‎
‎Warga berharap pemerintah, BPN, Pertamina, serta instansi terkait duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara terbuka, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang merasa kehilangan kepastian hukum atas tanah dan tempat tinggal mereka.
‎
‎(YT)

Komentar