InDepthNews.id (Batam) – Proyek pembangunan Tempat Pengolahan Akhir (TPA) Punggur, Batam, dengan nilai anggaran sekitar Rp44 miliar kembali menjadi sorotan. Team Cyber Rajawali mendesak aparat penegak hukum (APH) dan lembaga pengawasan melakukan pemeriksaan serta audit secara menyeluruh terhadap proyek tersebut.
Sorotan tersebut muncul setelah Team Cyber Rajawali mengaku telah beberapa kali meminta klarifikasi kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam terkait sejumlah persoalan yang mereka pertanyakan, termasuk mengenai anggaran, RAB, pelaksanaan pekerjaan, serta dugaan mark-up yang menurut mereka perlu dibuktikan melalui pemeriksaan secara profesional.
Team Cyber Rajawali juga menyoroti Kepala DLH Kota Batam, Dohar Mangalando Hasibuan, S.T., M.T., yang dinilai belum memberikan penjelasan sebagaimana yang diharapkan.
“Kami sudah berkali-kali mencoba konfirmasi. Janji Senin, saat hari Senin tiba alasannya rapat di DPRD. Ini sudah berulang terus-menerus. Seharusnya Kepala Dinas DLH menjadi teladan dan memberikan penjelasan kepada publik,” ujar juru bicara Team Cyber Rajawali.
Tiga Aspek yang Dipertanyakan
Menurut Team Cyber Rajawali, terdapat sedikitnya tiga aspek yang perlu mendapat perhatian dalam persoalan tersebut, yakni aspek hukum, etika pemerintahan, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran publik.
Pertama, keterbukaan informasi publik. Mereka meminta agar informasi yang berkaitan dengan proyek pemerintah, sepanjang bukan informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat diakses masyarakat.
Kedua, etika pejabat publik. Team Cyber Rajawali menilai pejabat pemerintah seharusnya memberikan pelayanan informasi secara terbuka, profesional, dan bertanggung jawab.
Ketiga, pertanggungjawaban anggaran. Nilai proyek yang mencapai sekitar Rp44 miliar dinilai bukan jumlah kecil sehingga penggunaan setiap rupiah anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun teknis.
“Ini uang rakyat. Karena itu, masyarakat berhak mengetahui bagaimana anggaran tersebut direncanakan, digunakan, dan dipertanggungjawabkan,” kata juru bicara Team Cyber Rajawali.
Minta Audit Forensik
Team Cyber Rajawali meminta Walikota Batam, BPK RI Perwakilan Kepulauan Riau, Inspektorat Kota Batam, serta aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan secara independen terhadap proyek tersebut.
Mereka secara khusus meminta dilakukan audit forensik apabila dalam pemeriksaan awal ditemukan indikasi ketidakwajaran anggaran maupun pelaksanaan pekerjaan.
Pemeriksaan, menurut mereka, tidak hanya menyangkut nilai kontrak, tetapi juga dokumen perencanaan, RAB, harga satuan, volume pekerjaan, spesifikasi teknis, proses tender, pembayaran kepada kontraktor, progres fisik, hingga kesesuaian antara pekerjaan yang dibayarkan dengan pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan di lapangan.
“Jangan hanya melihat angka di atas kertas. Kalau memang tidak ada persoalan, pemeriksaan justru akan menjadi cara untuk membuktikan bahwa proyek tersebut dilaksanakan secara transparan dan sesuai aturan,” tegasnya.
Dugaan Mark-Up Harus Dibuktikan
Terkait dugaan mark-up, Team Cyber Rajawali menegaskan bahwa tudingan tersebut perlu dibuktikan melalui audit dan pemeriksaan yang memiliki kewenangan.
Dugaan penyimpangan anggaran tidak dapat serta-merta disimpulkan sebagai tindak pidana korupsi sebelum terdapat hasil pemeriksaan, bukti yang cukup, serta proses hukum yang sesuai ketentuan.
Apabila nantinya ditemukan adanya perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dan unsur tindak pidananya terpenuhi, barulah pihak yang bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Karena itu, Team Cyber Rajawali meminta aparat tidak ragu melakukan pemeriksaan apabila terdapat laporan, informasi, atau temuan yang memiliki dasar dan bukti awal yang memadai.
Publik Menunggu Penjelasan DLH
Di sisi lain, publik juga menunggu penjelasan resmi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam mengenai proyek TPA Punggur tersebut.
Klarifikasi dari pihak DLH dinilai penting untuk menjelaskan berbagai pertanyaan yang berkembang, sekaligus memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk menyampaikan data dan fakta mengenai pelaksanaan proyek.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari Kepala DLH Kota Batam Dohar Mangalando Hasibuan mengenai seluruh tudingan dan pertanyaan yang disampaikan Team Cyber Rajawali.
InDepthNews.id tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada Kepala DLH Kota Batam, pemerintah daerah, kontraktor pelaksana, maupun pihak-pihak lain yang disebut atau berkaitan dengan pemberitaan ini sesuai dengan prinsip keberimbangan dan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Publik kini menunggu langkah konkret lembaga pengawasan dan aparat penegak hukum untuk memastikan apakah proyek bernilai sekitar Rp44 miliar tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan, atau justru terdapat persoalan yang perlu dipertanggungjawabkan secara hukum.
(Feri)










Komentar