6 Persen Potongan Beasiswa Mahasiswa Karimun Resmi Akan Dikembalikan kepada Penerima

InDepthNews.id (Karimun) – Potongan sebesar 6 persen atau Rp180 ribu dari bantuan Beasiswa Pendidikan Tinggi Pemerintah Kabupaten Karimun Tahun 2026 dipastikan akan dikembalikan kepada masing-masing penerima.

Kepastian tersebut disampaikan setelah Aliansi Mahasiswa dan Pemuda (AMP) Kabupaten Karimun melakukan audiensi langsung dengan Pemerintah Kabupaten Karimun melalui Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah dan Kepala bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kabupaten Karimun.

Program bantuan Beasiswa Pendidikan Tinggi Pemerintah Kabupaten Karimun yang bersumber dari APBD tersebut ditujukan untuk mendukung akses pendidikan bagi mahasiswa asal Karimun. Dana bantuan disalurkan melalui Bagian Kesra kepada mahasiswa yang dinyatakan lolos verifikasi.

Namun, beberapa hari setelah penyaluran, AMP Karimun menemukan adanya pemotongan sebesar 6 persen atau Rp180 ribu dari total bantuan Rp3 juta yang diterima masing-masing mahasiswa.

Berdasarkan kajian AMP Karimun, Beasiswa Pendidikan bukan merupakan objek pajak. Hal tersebut mengacu pada PMK Nomor 68/PMK.03/2020. Sementara apabila menggunakan skema PPh Pasal 21, menurut kajian AMP Karimun, tetap tidak menghasilkan angka atau tarif flat sebesar 6 persen bagi penerima.

Tidak kurang dari 24 jam setelah rilis kajian AMP Karimun tersebar melalui kanal resmi AMP, Pemerintah Kabupaten Karimun melalui Bagian Kesra langsung merespons dan memberikan penjelasan terkait persoalan tersebut.

Bagian Kesra Kabupaten Karimun menyampaikan beberapa poin, yakni:

1. Penerima beasiswa berjumlah 283 orang.
2. Realisasi pembayaran beasiswa sebanyak 279 orang. Sebanyak satu orang mengundurkan diri sebelum terbit SK Bupati dan tiga orang mengundurkan diri setelah SK Bupati terbit.
3. Terkait setoran pajak PPh Pasal 21 sebesar 6 persen, Bagian Kesra telah melampirkan bukti setoran pajak dari RKUD Kabupaten Karimun yang disetorkan ke kas negara.
4. Bantuan beasiswa yang besarannya telah dikurangi pajak ditransfer dari RKUD Kabupaten Karimun ke Giro Bagian Kesra. Selanjutnya, Bendahara Bagian Kesra melakukan transfer melalui aplikasi BRK ke rekening masing-masing penerima.

Bagian Kesra juga telah berkoordinasi dengan Irban I Inspektorat Kabupaten Karimun terkait status bantuan beasiswa yang bebas pajak.

Dari hasil koordinasi tersebut, Bagian Kesra akan menyurati Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Balai Karimun untuk melakukan audiensi terkait persoalan tersebut sekaligus meminta pengembalian ke Kas Daerah atas besaran pajak yang telah terpotong berdasarkan PMK Nomor 68/PMK.03/2020.

Pemotongan Disebut Murni Kesalahan Input

Kepala Bagian Kesra Kabupaten Karimun, Wahyu Amirullah, menyampaikan bahwa pemotongan sebesar 6 persen tersebut merupakan kesalahan input data dari pihak pemerintah.

Menurutnya, program bantuan beasiswa pendidikan tinggi tahun 2026 merupakan program perdana yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Karimun sehingga dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan.

“Untuk pemotongan 6 persen itu murni kesalahan input data dari pemerintah. Namun, hal tersebut tentunya menjadi langkah awal dan perdana kami memberikan bantuan beasiswa pendidikan tinggi kepada mahasiswa, tentu ada kesilapan,” ujar Wahyu.

Ia memastikan dana sebesar 6 persen tersebut akan dikembalikan kepada masing-masing penerima. Namun, proses pengembalian membutuhkan beberapa tahapan karena dana yang telah dipotong sebelumnya sudah masuk ke RKUD.

“Kami memastikan uang 6 persen itu akan kami kembalikan kepada masing-masing penerima dengan beberapa proses, karena mengingat hal tersebut sudah ke RKUD,” ujar Wahyu.

Ia menambahkan, berdasarkan koordinasi dengan pihak KPP Pratama Tanjung Balai Karimun, terdapat dua skema pengembalian dana tersebut.

“Pertama, uang tersebut akan dikembalikan di akhir tahun. Atau yang kedua bisa secepat mungkin. Tapi yang pasti kita akan usahakan yang cepat,” tutupnya.

Pj Sekda Apresiasi Kontrol Sosial AMP

Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Karimun, Sularno, turut menyampaikan apresiasi kepada AMP Karimun yang telah datang secara langsung untuk menyampaikan hasil kajian dan melakukan audiensi dengan pemerintah daerah.

Menurutnya, kehadiran mahasiswa sebagai kontrol sosial merupakan bagian penting dalam membantu pemerintah melakukan evaluasi dan perbaikan.

“Iya, ini merupakan perdana kami lakukan. Tentunya tidak terlepas dari kesalahan. Ke depan kita akan saling bekerja sama dan memperbaiki apa yang kurang,” ujar Sularno.

Mekanisme Pengembalian Pajak

Dalam perkembangan terbaru, Bagian Kesra Kabupaten Karimun juga menyampaikan mekanisme pengembalian pajak yang telah dibayarkan ke kas negara dan sedang diupayakan untuk dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Karimun.

Adapun progres yang disampaikan kepada mahasiswa penerima beasiswa sebagai berikut:

1. Bagian Kesra telah melakukan koordinasi dengan KPP Pratama Tanjung Balai Karimun dan Bagian Perencana Keuangan Setda Karimun selaku bendahara di Setda Karimun.
2. Dari hasil koordinasi tersebut, terdapat dua mekanisme yang dapat ditempuh, yaitu:
* Melalui restitusi pajak, namun prosesnya membutuhkan waktu yang relatif lama.
* Melalui mekanisme pajak beasiswa yang telah terbayarkan digunakan untuk pembayaran pajak lain di lingkungan Setda dengan melibatkan seluruh unsur di Kantor Bupati. Selanjutnya, pengembalian pajak beasiswa dapat diperoleh kembali.
3. Berdasarkan pertimbangan tersebut, opsi kedua menjadi mekanisme yang akan diambil karena dinilai membutuhkan waktu lebih singkat dan dapat diselesaikan secara internal.
4. Tahapan tersebut saat ini masih dalam proses koordinasi dengan kepala daerah.

Bagian Kesra Kabupaten Karimun meminta dukungan dan doa agar proses pengembalian potongan 6 persen tersebut dapat berjalan lancar dan diselesaikan secepatnya.

Dengan demikian, mahasiswa penerima Beasiswa Pendidikan Tinggi Kabupaten Karimun Tahun 2026 tetap akan menerima kembali dana sebesar Rp180 ribu yang sebelumnya terpotong, setelah seluruh proses pengembalian melalui mekanisme yang sedang ditempuh pemerintah daerah selesai.

(Okta)

Komentar