Fenomena FOMO Politik di Kalangan Anak Muda

Oleh : Santoso Budi Nursal Umar , S.H, M.H, Dosen Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi (UNISRI) Surakarta

InDepthNews.id (Opini) – Beberapa tahun terakhir, politik semakin sering hadir di handphone anak muda. Bukan hanya melalui berita atau debat resmi, tetapi juga lewat video pendek, podcast, meme, siaran langsung, hingga unggahan para influencer. Isu politik kini menjadi bagian dari percakapan sehari-hari di media sosial. Dalam hitungan menit, sebuah pernyataan pejabat dapat menjadi trending topic, diperdebatkan jutaan orang, lalu menghilang ketika isu baru muncul.

Di tengah derasnya arus informasi tersebut, muncul fenomena yang semakin mudah dikenali, yaitu Fear of Missing Out atau FOMO politik. Banyak anak muda merasa harus selalu mengikuti isu politik terbaru agar tidak dianggap ketinggalan informasi. Mereka ikut membagikan berita, mengomentari kebijakan pemerintah, hingga menyampaikan dukungan atau penolakan terhadap suatu isu. Namun, tidak sedikit yang melakukannya tanpa memahami persoalan secara utuh.

Fenomena ini menghadirkan pertanyaan penting. Apakah meningkatnya perhatian anak muda terhadap politik merupakan pertanda baik bagi demokrasi, atau justru menjadi tantangan baru bagi kualitas partisipasi politik di Indonesia?

Dalam negara demokrasi, meningkatnya minat generasi muda terhadap politik tentu merupakan perkembangan yang patut diapresiasi. Demokrasi membutuhkan warga negara yang peduli terhadap persoalan publik. Ketidakpedulian justru lebih berbahaya daripada perdebatan, karena demokrasi hanya dapat tumbuh apabila masyarakat bersedia terlibat dalam proses pengambilan keputusan, mengawasi pemerintah, dan menyampaikan aspirasi secara bertanggung jawab.

Konstitusi Indonesia memberikan ruang yang luas bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul, dan ikut serta dalam pemerintahan. Hak tersebut menjadi pondasi penting bagi kehidupan demokrasi yang sehat. Namun, hak untuk berpartisipasi tidak hanya membutuhkan keberanian, tetapi juga pengetahuan. Demokrasi bukan hanya tentang banyaknya orang yang berbicara, melainkan tentang kualitas percakapan yang dibangun di ruang publik.

Di sinilah FOMO politik menjadi menarik untuk dicermati. Banyak anak muda merasa perlu segera memberikan pendapat setiap kali muncul isu baru. Mereka takut dianggap tidak mengikuti perkembangan apabila tidak ikut berkomentar. Akibatnya, kecepatan sering kali lebih diutamakan daripada ketepatan. Judul berita dibaca tanpa membuka isi, potongan video dibagikan tanpa melihat konteks, dan opini dibentuk hanya berdasarkan cuplikan informasi yang beredar di media sosial.

Padahal, kebijakan publik hampir selalu memiliki latar belakang yang kompleks. Sebuah undang-undang tidak lahir hanya karena satu peristiwa. Sebuah keputusan pemerintah biasanya melalui proses perencanaan, pembahasan, pertimbangan hukum, hingga evaluasi yang panjang. Ketika persoalan yang rumit dipahami hanya melalui video berdurasi satu menit, risiko kesalahpahaman menjadi sangat besar.

Media sosial memang telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi politik. Dulu, seseorang harus membaca koran atau menonton berita untuk mengetahui perkembangan pemerintahan. Kini, informasi datang tanpa diminta melalui algoritma media sosial. Sistem tersebut cenderung menampilkan konten yang sesuai dengan minat pengguna sehingga seseorang lebih sering melihat informasi yang memperkuat pandangannya sendiri.

Akibatnya, ruang diskusi politik perlahan berubah menjadi ruang yang dipenuhi pendapat yang seragam. Pandangan yang berbeda sering dianggap sebagai ancaman, bukan sebagai bagian dari demokrasi. Dalam kondisi seperti ini, FOMO politik tidak hanya mendorong orang untuk terus mengikuti isu, tetapi juga mendorong mereka untuk segera memilih posisi tanpa melalui proses berpikir yang memadai.

Dari sudut pandang hukum tata negara, demokrasi yang berkualitas tidak diukur dari seberapa sering masyarakat membicarakan politik, tetapi dari sejauh mana partisipasi tersebut dilakukan secara rasional dan bertanggung jawab. Partisipasi publik yang baik harus didasarkan pada informasi yang benar, penghormatan terhadap hukum, serta kesediaan menerima perbedaan pendapat.

Kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab untuk menggunakan kebebasan tersebut secara bijaksana. Kritik terhadap pemerintah merupakan hak warga negara. Dukungan terhadap suatu kebijakan juga merupakan bagian dari kebebasan politik. Namun, keduanya seharusnya dibangun di atas argumentasi, bukan sekadar mengikuti arus percakapan yang sedang populer.

Fenomena FOMO politik juga menunjukkan pentingnya literasi digital. Di era banjir informasi, kemampuan membedakan fakta, opini, dan disinformasi menjadi sama pentingnya dengan kemampuan menyampaikan pendapat. Anak muda perlu membiasakan diri memeriksa sumber informasi, membaca berita secara utuh, membandingkan berbagai sudut pandang, dan tidak langsung mempercayai informasi yang viral.

Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam membangun budaya politik yang lebih sehat. Kampus seharusnya tidak hanya menjadi tempat mempelajari teori demokrasi, tetapi juga ruang untuk melatih kemampuan berdiskusi, berpikir kritis, menghargai perbedaan pendapat, dan menyusun argumentasi berdasarkan data. Partisipasi politik mahasiswa tidak berhenti pada aktivitas mengikuti isu yang sedang ramai, tetapi berkembang menjadi keterlibatan yang lebih substantif dalam kehidupan demokrasi.

Pemerintah dan penyelenggara pemilu juga memiliki tanggung jawab yang tidak kalah penting. Informasi mengenai kebijakan publik, proses pembentukan peraturan, serta pelaksanaan pemilu harus disampaikan secara terbuka dan mudah dipahami. Transparansi akan membantu masyarakat memperoleh informasi yang benar sehingga ruang publik tidak mudah dipenuhi spekulasi atau narasi yang menyesatkan.

Media massa juga memegang peranan besar. Di tengah persaingan memperoleh perhatian publik, media perlu tetap menjaga kualitas pemberitaan. Judul yang sensasional mungkin menarik banyak pembaca, tetapi informasi yang lengkap dan akurat jauh lebih penting bagi kesehatan demokrasi. Ruang publik membutuhkan jurnalisme yang menjelaskan, bukan sekedar memancing emosi.

Yang dibutuhkan Indonesia bukanlah generasi muda yang sekadar takut tertinggal mengikuti isu politik, melainkan generasi yang memahami makna keterlibatan dalam kehidupan demokrasi. Politik bukan tren musiman yang berganti setiap minggu mengikuti algoritma media sosial. Politik adalah proses panjang yang menentukan arah pembangunan, kualitas pelayanan publik, perlindungan hak warga negara, hingga masa depan demokrasi itu sendiri.

Anak muda tidak perlu merasa harus selalu menjadi orang pertama yang berkomentar atas setiap isu politik. Jauh lebih penting menjadi orang yang memahami persoalan sebelum mengambil sikap. Dalam demokrasi, kualitas partisipasi selalu lebih bernilai daripada kuantitas komentar.

FOMO mungkin dapat membuat seseorang tidak ketinggalan percakapan di media sosial. Namun, demokrasi membutuhkan sesuatu yang lebih dari itu. Demokrasi membutuhkan warga negara yang berpikir kritis, menghargai fakta, terbuka terhadap perbedaan pendapat, dan berani mengambil sikap berdasarkan pengetahuan, bukan semata-mata karena takut dianggap tidak mengikuti tren. Di situlah partisipasi politik menemukan makna yang sesungguhnya, bukan sebatas hadir dalam keramaian, tetapi memberi kontribusi bagi kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara.

Komentar