Komisi IV DPRD Batam Dalami Polemik PAUD Djuwita, Pengawasan Dinas Pendidikan Jadi Sorotan

InDepthNews.id (Batam) – 7 Agustus 2026 – Komisi IV DPRD Kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas polemik yang melibatkan PAUD Djuwita. Pertemuan tersebut membahas sejumlah persoalan penting sekaligus menyoroti efektivitas pengawasan yang dilakukan Dinas Pendidikan terhadap lembaga pendidikan di Kota Batam.

RDP yang dihadiri oleh berbagai pihak terkait itu difokuskan untuk memperoleh kejelasan atas persoalan yang berkembang di tengah masyarakat serta mengevaluasi pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap lembaga pendidikan.

Dalam forum tersebut, anggota Komisi IV DPRD Kota Batam meminta seluruh pihak menyampaikan keterangan beserta dokumen pendukung secara terbuka. Langkah itu dinilai penting agar pembahasan dilakukan secara objektif dan menghasilkan rekomendasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

DPRD menegaskan bahwa setiap informasi yang disampaikan harus diverifikasi berdasarkan data dan dokumen resmi, bukan sekadar asumsi maupun opini.

Perwakilan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang hadir dalam RDP turut menyampaikan pandangannya. Menurut LBH, persoalan yang kini menjadi perhatian publik tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan yang dilakukan secara konsisten oleh instansi terkait, sehingga dugaan pelanggaran administrasi dapat dideteksi sejak dini tanpa harus menunggu menjadi polemik di masyarakat.

LBH juga menilai, apabila terdapat dugaan lembaga pendidikan beroperasi tanpa memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, maka hal tersebut perlu ditelusuri secara menyeluruh oleh instansi yang berwenang. Proses pemeriksaan, menurut mereka, harus dilakukan secara profesional, transparan, dan tetap mengedepankan asas keadilan.

Selain itu, LBH berharap hasil RDP tidak berhenti pada pembahasan semata, melainkan ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konkret sesuai kewenangan masing-masing instansi. Apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran, penyelesaiannya diharapkan mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku tanpa adanya perlakuan berbeda terhadap pihak mana pun.

Dalam kesempatan yang sama, Komisi IV DPRD Kota Batam menyatakan akan terus mengawal perkembangan persoalan tersebut. Sebagai tindak lanjut, Komisi IV berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke PAUD Djuwita untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi di lapangan sekaligus mencocokkan fakta dengan data yang telah disampaikan dalam forum RDP.

RDP ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pendidikan di Kota Batam. Masyarakat kini menantikan hasil pemeriksaan dari instansi terkait beserta langkah tindak lanjut yang akan diambil berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga persoalan tersebut memperoleh kepastian secara transparan, objektif, dan akuntabel.

(Feri)

Komentar