Pipa Hantu Diduga Hambat Proyek Drainase 15 Milyar, Kejari Batam Turun ke Lapangan 

InDepthNews. Id (Batam)-Dugaan kasus tentang keberadaan jaringan pipa tanpa kejelasan kepemilikan maupun legalitas ditengah proyek pembangunan drainase senilai sekitar Rp15 miliar di Kecamatan Sei Beduk kini menjadi perhatian serius.

Menindaklanjuti dari laporan Aliansi Masyarakat Sei Beduk Peduli (AMSBP), Tim Kejaksaan Negeri Batam bersama Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) serta Inspektorat Daerah Kota Batam, kontraktor pelaksana melakukan peninjauan langsung ke lokasi. Senin (3/8/2026).

Peninjauan dilakukan setelah muncul dugaan bahwa keberadaan pipa yang disebut masyarakat setempat sebagai “Pipa Hantu” menghambat pelaksanaan proyek drainase yang dibiayai APBD Kota Batam.

Perwakilan Kejaksaan Negeri Batam, Alfian, menjelaskan bahwa pihaknya telah meminta penjelasan ke kontraktor, maupun Dinas BMSDA tentang mengenai pelaksanaan proyek tersebut.

“Masalah pelaksanaan teknis sudah kami tanyakan kepada kontraktor dan Dinas Bina Marga. Menurut mereka, tidak ada kendala teknis,” ujar Alfian.

Meski demikian, Kejaksaan menegaskan status pipa tersebut tetap akan dievaluasi.

“Keberadaan tentang pipa itu akan kami juga evaluasi dan kami cari tahu. Untuk pekerjaan teknis kami serahkan kepada kontraktor pelaksana,” tambahnya.

Namun suasana peninjauan berubah ketika Ketua Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah Sei Beduk, Arifin E.  Batam Provinsi Kepuluan Riau, meminta agar kontraktor maupun Dinas BMSDA bersedia membuat pernyataan tertulis apabila benar keberadaan pipa tersebut tidak mengganggu proyek.

“Kalau memang tidak mengganggu proyek pemerintah, silakan buatkan pernyataan secara tertulis.”

Menurut AMSBP, permintaan tersebut tidak mendapat tanggapan langsung dari pihak kontraktor maupun Dinas BMSDA.
Koordinator AMSBP, Haris, kemudian mempertanyakan kondisi fisik proyek yang menurutnya terlihat janggal.

Menurutnya, secara dilihat kasat mata pekerjaan drainase telah selesai di sisi kiri maupun kanan, namun tepat pada lokasi keberadaan pipa pekerjaan belum dilanjutkan.

Sementara itu, Haris menegaskan dan mempertanyakan apakah keberadaan pipa tersebut telah tercantum didalam Detail Engineering Design (DED) dan gambar perencanaan maupun Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek.

“Kalau nanti dibuat penambahan pipa seperti yang disampaikan, apakah memang sudah ada dalam DED dan RAB, atau justru merupakan perubahan pekerjaan? Ini perlu dijelaskan kepada publik.”

AMSBP menilai apabila pipa tersebut bukan salah satu bagian dari dokumen perencanaan, maka pemerintah perlu memberikan penjelasan resmi mengenai dasar teknis maupun legalitas keberadaannya.

Organisasi tersebut menyampaikan bahwa berdasarkan dari pengamatan di lapangan, keberadaan tentang pipa hantu tersebut berpotensi mengurangi fungsi drainase apabila tidak ditangani sesuai perencanaan.

Pernyataan tersebut merupakan hasil pengamatan organisasi dan bukan kesimpulan resmi hasil investigasi aparat.

Pak Pahan memberikan waktu selama satu minggu kepada instansi terkait untuk dapat memberikan kepastian hukum guna menghindari kecurian di tegah publik.

“Kalau memang tidak ada pemilik yang sah, menurut kami lebih baik ditutup atau dibongkar.”

Seorang warga Sei Beduk Kota Batam, Rafi turut menyampaikan harapannya proyek yang menggunakan anggaran negara tidak boleh terhambat oleh keberadaan infrastruktur yang belum jelas status hukumnya.

Di sela peninjauan seorang sumber dari kontraktor yang meminta identitasnya dirahasiakan menyebut keberadaan pipa tersebut memang memengaruhi proses pekerjaan di lapangan.

Sementara itu, dari Ketua Sekretariat bersama Wartawan Indonesia (SWI) DPW Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Amran Sihombing, mendukung langkah Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Batam.

“Kalau memang tidak ada pemilik yang mengaku sebagai pemilik dan tidak bisa menunjukkan legalitasnya, sebaiknya ditertibkan jangan sampai proyek APBD sekitar Rp15 miliar kehilangan fungsi hanya karena ada pipa yang statusnya tidak jelas.”

AMSBP juga menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga mendapatkan kepastian tentang dasar kepemilikan, legalitas maupun dasar terkait teknis keberadaan jaringan pipa tersebut sekaligus memastikan proyek drainase dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis dan perencanaan.

Tinjauan Hukum.

Apabila didalam proses penyelidikan nantinya ditemukan adanya unsur kesengajaan memasang, membangun, atau mempertahankan fasilitas yang menghambat proyek pemerintah tanpa izin atau melawan hukum, maka pihak yang bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai fakta dan alat bukti yang diperoleh penyidik dan
apabila ditemukan penyalahgunaan kewenangan.

Pemalsuan dokumen serta perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara didalam pelaksanaan proyek, maka ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dipertimbangkan penerapannya oleh aparat penegak hukum, apabila seluruh unsur pidananya terpenuhi.

Apabila terdapat perusakan maupun  ada gangguan terhadap fasilitas umum maupun pekerjaan konstruksi, penegak hukum juga dapat menilai penerapan ketentuan pidana lain yang relevan berdasarkan hasil penyelidikan dan pembuktian.

Hingga berita ini diterbitkan, status kepemilikan dan legalitas jaringan pipa yang menjadi sorotan tersebut masih dalam proses pendalaman oleh pihak berwenang.

(Tim Investigasi/Ilham)

Komentar