InDepthNews.id (Tanjungpinang) – UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Tanjungpinang melaksanakan razia kepatuhan pajak kendaraan di kawasan Kompleks Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri), Dompak, Senin (3/8/2026).
Kegiatan yang dipimpin Kepala UPTD PPD Tanjungpinang, Rina Hermawati, S.H., M.H menyasar kendaraan dinas maupun kendaraan pribadi milik Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terparkir di lingkungan Kantor Gubernur Kepri.
Petugas yang terdiri dari Samsat Tanjungpinang, Pihak Kepolisian dari Polresta Tanjungpinang dan Asuransi Jasa Raharja melakukan pemeriksaan status pajak kendaraan dengan mencocokkan data administrasi.
Kendaraan yang diketahui menunggak pajak langsung didata, sementara pemiliknya diberikan kesempatan untuk melunasi kewajibannya melalui layanan Samsat Keliling yang disiagakan di lokasi.
Menurut Rina, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepulauan Riau Ibu Misni, S.K.M., M.Si melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Bapak Abdullah, S.Sos., M.H guna meningkatkan disiplin dan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di kalangan ASN.
“Ini merupakan arahan pimpinan agar ASN dan pengguna kendaraan dinas menjadi contoh dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan. Sebelum mengajak masyarakat taat pajak, tentunya aparatur pemerintah harus memberikan teladan,” ujar Rina.
Selain melakukan pemeriksaan, petugas juga membuka layanan pengecekan status pajak kendaraan dan pembayaran di tempat melalui mobil Samsat Keliling. Langkah tersebut diharapkan memudahkan ASN yang memiliki tunggakan untuk segera menyelesaikan kewajibannya tanpa harus datang ke kantor Samsat.
Dalam pelaksanaannya, kendaraan yang masih menunggak pajak dicatat sebagai bahan evaluasi, sementara pemiliknya diimbau segera melakukan pelunasan sesuai ketentuan yang berlaku.
Rina menegaskan, kepatuhan membayar pajak kendaraan memiliki peran penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nantinya akan digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau.
“Kalau ingin mengajak masyarakat tertib membayar pajak, maka ASN dan pengguna kendaraan dinas harus lebih dahulu menunjukkan kepatuhan. Pajak kendaraan merupakan salah satu sumber PAD yang sangat penting untuk mendukung pembangunan daerah,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berharap kegiatan serupa dapat meningkatkan kesadaran seluruh ASN terhadap kewajiban perpajakan serta menjadi contoh positif bagi masyarakat dalam membayar pajak kendaraan tepat waktu.
(Jeff)










Komentar