Barelang, Hutan Lindung, dan Hak Masyarakat Adat: Negara Jangan Melupakan Rakyat yang Lebih Dahulu 

InDepthNews.id (Batam)-Ketua DPW Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Ismail persoalan agraria di kawasan Barelang (Batam, Rempang, dan Galang) kembali menjadi perhatian publik.

Sejumlah kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan lahan, penetapan dalam kawasan hutan lindung, hingga pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) dinilai terus memunculkan konflik antara pemerintah dan masyarakat yang telah bermukim secara turun-temurun.

Menurut Ismail, penyelesaian persoalan tanah di Barelang tidak cukup hanya berlandaskan peta kawasan ataupun status administratif. Pemerintah juga harus memperhatikan fakta sejarah, aspek sosial, serta hak-hak masyarakat yang telah lebih dahulu mendiami wilayah tersebut.

“Negara jangan sampai berlindung di balik status hutan lindung dan apabila masyarakat telah tinggal, menguasai tanah itu jauh sebelum penetapan dalam kawasan yang sudah dilakukan. Negara belum ada, masyarakat sudah ada,”ujar Ismail.

Ia menilai bahwa dalam konsep negara modern terdapat tiga unsur utama yakni wilayah rakyat dan pemerintahan yang berdaulat. Pemerintah Daerah setempat memperoleh kewenangan melalui dari mandat rakyat sehingga setiap kebijakan semestinya berpihak pada kepentingan masyarakat.

Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945 sementara masyarakat setempat di berbagai wilayah Nusantara telah hidup secara turun-temurun jauh sebelum kemerdekaan, setelah itu lahir kebijakan pertanahan nasional melalui Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960 yang mengatur hak-hak atas tanah serta memberikan pengakuan terhadap berbagai hak masyarakat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menyoroti bahwa penetapan banyak kawasan hutan pada dekade 1980-an dinilai dilakukan tanpa melibatkan masyarakat yang telah lama bermukim di lokasi tersebut.

Akibatnya, sebagian warga negara merasa kehilangan kepastian atas tanah warisan yang telah mereka kuasai secara turun-temurun.

Menurutnya, kondisi tersebut juga terjadi di Batam. Sebelum kawasan itu berkembang menjadi pusat industri dan investasi, banyak masyarakat lokal telah memiliki, mengelola lahan berdasarkan sejarah penguasaan turun-temurun.

Ia membandingkan pendekatan yang diterapkan pada masa Otorita Batam dengan kondisi saat ini di bawah BP Batam.

Menurut Ismail, Otorita Kota Batam lebih berorientasi pada percepatan didalam pembangunan dengan tetap mengakomodasi penyelesaian hak-hak masyarakat melalui mekanisme ganti rugi.

“Saat ini masyarakat tersebut justru sering berhadapan dengan status bahwa kawasan hutan serta proyek strategis nasional tanpa adanya dialog yang sah dan memadai. Kondisi seperti inilah yang memicu konflik sosial,” katanya.

Ia juga berharap pelaksanaan Proyek Strategis Nasional tidak mengabaikan hak-hak masyarakat lokal. Menurutnya, pembangunan secara dalam nasional seharusnya dapat berjalan dengan baik dan berdampingan ke perlindungan terhadap hak warga yang telah lama bermukim di kawasan tersebut.

Ismail menegaskan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto telah berulang kali menyampaikan bahwa pembangunan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat, oleh karena itu, ia berharap implementasi kebijakan di daerah dapat sejalan dengan semangat tersebut.

ia mendorong agar pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pertanahan di Kota Batam, termasuk mekanisme penetapan kawasan hutan, pelaksanaan PSN serta hubungan kewenangan antara lain, pemerintah daerah dan BP Batam agar tidak terus memunculkan konflik agraria.

Menurutnya, penyelesaian sengketa tanah harus mengedepankan dialog, kepastian hukum, keadilan sosial serta penghormatan terhadap sejarah-sejarah penguasaan tanah oleh masyarakat.

“Pembangunan tidak boleh didalam menghilangkan rasa keadilan. Negara hadir untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang di amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” tutup Ismail.

(Feri)

Komentar