InDepthNews.id (Natuna)-Bupati Kabupaten Natuna, Provinsi Kepuluan Riau (Kepri) Cen Sui Lan menerima baik kunjungan tim kepedulian geostrategi Dewan Pertahanan Nasional (DPN) dan sekaligus untuk menyampaikan tentang berbagai persoalan-persolan strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Natuna sebagai wilayah terdepan Indonesia.
Salah satu isu utama yang disampaikan adalah mahalnya harga tiket pesawat serta belum optimalnya penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Penyampaian tersebut berlangsung didalam agenda Courtesy Call Tim Kedeputian Geostrategi DPN di Ruang Rapat Kantor Bupati Natuna. Selasa (14/7/2026).
Dihadiri Wakil Bupati Jarmin, Sekretaris Daerah Boy Wijanarko Varianto, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta rombongan DPN yang dipimpin Sekretaris Dewan Pertahanan Nasional.
Dalam kesempatan itu, Cen Sui Lan menegaskan bahwa sebagai daerah perbatasan yang berbatasan langsung dengan negara lain, Natuna memiliki posisi strategis bagi pertahanan negara.
Namun, menurutnya, pembangunan daerah masih menghadapi berbagai kendala yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat agar dapat di pahami.
“Biaya transportasi udara yang masih tinggi menjadi hambatan bagi mobilitas masyarakat setempat, dunia usaha, sampai didalam pengembangan sektor pariwisata. Padahal Natuna memiliki potensi wisata yang sangat besar untuk dikembangkan,” ujar Cen Sui Lan.
Selain persoalan transportasi, Bupati juga menyoroti belum maksimalnya realisasi Dana Bagi Hasil yang menjadi hak daerah. Kondisi tersebut dinilai berdampak terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan dan menjaga pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan daerah perbatasan agar pembangunan dapat berjalan lebih optimal.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Sekretaris Dewan Pertahanan Nasional selaku Ketua Tim menjelaskan bahwa DPN memiliki tugas untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Presiden terkait kebijakan pertahanan negara, dan termasuk berbagai persoalan yang berkaitan dengan wilayah strategis seperti wilayah Kabupaten Natuna.
Pihaknya memastikan seluruh masukan yang sudah disampaikan Pemerintah Kabupaten Natuna akan menjadi bahan kajian diteruskan kepada pemerintah pusat sesuai kewenangan masing-masing kementerian dan lembaga.
Tim Kedeputian Geostrategi DPN juga menyatakan melakukan pendalaman terhadap persoalan Dana Bagi Hasil (DBH), masih tertunda penyalurannya. Hasil kajian tersebut selanjutnya akan dikoordinasikan dengan Deputi Bidang Ekonomi sebagai bahan penyusunan rekomendasi kebijakan.
Pertemuan berlangsung dalam suasana dialogis dengan pembahasan berbagai isu pembangunan daerah perbatasan, mulai dari konektivitas, ekonomi, hingga penguatan peran Natuna sebagai salah satu beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Melalui kunjungan kerja tersebut, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Natuna berharap dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat dan sehingga berbagai persoalan strategis yang selama ini menjadi masih kendala pembangunan dapat segera memperoleh solusi konkret.
(Ilham)










Komentar