Praktisi Hukum Nasional Soroti Penetapan Ibu Korban Bullying sebagai Tersangka: Jangan Banyak Drama di Angka Pasal Gunakan Nurani

InDepthNews.id (Batam)-Penetapan seorang ibu memperjuangkan dugaan kasus perundungan (bullying) terhadap anaknya sebagai tersangka didalam perkara dugaan pengancaman menuai perhatian dari kalangan praktisi hukum.

Advokat Rikha Permatasari, S.H., M.H., C.Med., C.LO., C.PIM., menyampaikan pandangannya agar proses penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penerapan pasal secara formal, tetapi juga mempertimbangkan rasa keadilan dan nilai kemanusiaan. Senin 22/06/2026.

Menurut Rikha, aparat penegak hukum memang memiliki kewenangan didalam menetapkan status hukum seseorang. Namun, kewenangan tersebut harus dijalankan secara objektif, proporsional, dan memperhatikan keseluruhan konteks perkara.

“Saya juga menghormati kewenangan penyidik didalam menjalankan proses hukum. Akan tetapi, hukum tidak boleh berhenti pada pembacaan pasal secara tekstual semata. Hukum harus dibaca secara utuh, adil dan menggunakan hati nurani,” ujarnya.

Ia mempertanyakan bagaimana seorang ibu berupaya didalam mencari keadilan atas dugaan perundungan yang dialami anaknya justru berakhir menyandang status tersangka dalam perkara lain.

“Pertanyaan mendasar harus dijawab adalah bagaimana mungkin seorang ibu yang sedang memperjuangkan keadilan untuk anaknya yang diduga menjadi korban bullying justru berakhir menjadi tersangka,” katanya.

Rikha menilai penegakan hukum tidak semestinya hanya berfokus pemenuhan unsur-unsur pidana secara normatif, tetapi melainkan harus melihat latar belakang, aspek sosial maupun kondisi psikologis, serta akar persoalan yang memicu terjadinya suatu peristiwa.

Apabila dugaan perundungan terhadap anak memang menjadi pemicu utama, maka untuk proses penegakan hukum seharusnya tidak dapat mengabaikan tentang substansi persoalan tersebut.

Ia menyinggung semangat pembaruan hukum pidana sebagaimana yang sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menempatkan tujuan pemidanaan tidak hanya sebagai penghukuman tetapi juga mengedepankan keadilan, kemanusiaan dan perlindungan masyarakat, serta penyelesaian konflik.

“KUHP Nasional menempatkan hukum pidana sebagai ultimum remedium, yaitu sarana terakhir yang digunakan secara proporsional dan berkeadilan. Karena itu aparat penegak hukum wajib menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka,” jelasnya.

Lebih lanjut, Rikha mengingatkan agar hukum tidak menjadi instrumen yang justru menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses penegakan keadilan.

“Penetapan hukum jangan banyak drama di angka pasal, gunakan nurani. Jangan menggunakan logika yang dapat mengabaikan akar persoalan. Negara harus hadir melindungi anak-anak sekaligus memberikan ruang bagi orang tua untuk mencari keadilan,” tegasnya.

Ia menambahkan, apabila memang ditemukan adanya unsur pidana, maka proses hukum tetap harus berjalan dan sesuai ketentuan. Namun, apabila sudah tersedia ruang penyelesaian yang lebih berkeadilan, pendekatan restorative justice serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak patut diprioritaskan.

“Hukum bukan hanya sekadar kumpulan pasal. Hukum merupakan keadilan yang hidup. Ketika keadilan sudah mulai dipertanyakan masyarakat, seluruh aparat penegak hukum perlu melakukan refleksi agar penegakan hukum tetap berpijak pada keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum,” pungkasnya.

(Tim Investigasi/Ilham)

Komentar