InDepthNews.id (Batam)-Aktivitas penggalian dan pemecahan batu padas (batu cadas) di kawasan Jalan Katamso, Tanjung Uncang, Kota Batam, Provinsi Kepuluan Riau (Kepri), memicu sorotan tajam di tegah publik. Selasa 16/06/2026.
Kegiatan tersebut semula diduga kuat sebagai pekerjaan pematangan lahan kini mengarah pada dugaan praktik pertambangan ilegal setelah material hasil galian itu juga disebut-sebut untuk diperjualbelikan dan didistribusikan ke luar lokasi demi kepentingan komersial.
Temuan ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai legalitas aktivitas yang berlangsung secara terbuka di tengah Kota Batam. Di saat pemerintah terus menggencarkan penertiban terhadap aktivitas pertambangan tanpa izin, dugaan eksploitasi batu padas didalam skala besar tersebut justru terkesan berjalan tanpa hambatan.
Berdasarkan hasil pemantauan awak media di lapangan, sejumlah alat berat jenis excavator terlihat membongkar bukit batu dan melakukan pemecahan material batu padas. Tumpukan batu cadas dalam jumlah besar tampak telah dipersiapkan, diangkut menggunakan lori maupun dump truck.
Pemandangan tersebut menyerupai bahwa seperti aktivitas pertambangan komersial dibanding sekadar pekerjaan pematangan lahan biasa. Kendaraan pengangkut material terlihat keluar masuk lokasi secara rutin membawa hasil pecahan batu yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
Fakta di lapangan semakin menguat setelah awak media menemui seorang pekerja yang mengaku bertugas sebagai checker di lokasi tersebut. Kepada awak media, pekerja itu menyebut bahwa batu padas dari hasil pemecahan bukit telah memiliki pemesan dari pihak ke tiga dan akan didistribusikan kepada sejumlah pihak di Kota Batam.
“Batu yang dipecah dari sini sudah ada yang pesan dan ada juga yang dikirim ke perusahaan-perusahaan di Batam dan Perorangan yang membutuhkan.,”Ujar pekerja tersebut.
Pernyataan tersebut juga memunculkan dugaan bahwa material hasil penggalian tidak semata-mata digunakan untuk kebutuhan internal proyek, melainkan menjadi komoditas diperjualbelikan.
Jika informasi tersebut benar, maka aktivitas yang berlangsung tidak lagi dapat dikategorikan sebagai pekerjaan konstruksi atau pematangan lahan biasa.
Kegiatan itu berpotensi masuk didalam kategori pengambilan dan pemanfaatan sumber daya mineral yang memiliki nilai ekonomi untuk diperjualbelikan demi memperoleh keuntungan.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak yang disebut-sebut berinisial LB, yang diduga kuat mengetahui atau bertanggung jawab atas kegiatan tersebut.
Konfirmasi dilakukan guna untuk memperoleh penjelasan terkait legalitas aktivitas penggalian, status perizinan, serta mekanisme distribusi material batu padas yang berlangsung di lokasi.
Secara hukum, aktivitas pengambilan dan pemanfaatan mineral di Indonesia wajib memiliki legalitas perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa setiap kegiatan usaha pertambangan harus dapat dilengkapi izin resmi dari pemerintah.
Pasal 158 UU Minerba bahkan mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin yang sah dari pemerintah.
Selain kegiatan tersebut berdampak terhadap perubahan bentang alam dan lingkungan hidup juga wajib memenuhi peraturan dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan, Pengelolaan, Lingkungan Hidup (PPLH) kewajiban dokumen lingkungan dan kajian dampak yang diperlukan.
Karena distribusi material batu padas ke luar lokasi proyek tanpa ada kejelasan izin legalitas memunculkan pertanyaan besar terkait fungsi pengawasan instansi terkait.
Mulai dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah daerah, hingga aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya alam.
Seorang narasumber inisial AC (47) memintak identitasnya dirahasiakan mengaku heran karena aktivitas tersebut berlangsung secara terbuka dan diduga telah berjalan cukup lama.
“Hampir setiap hari alat berat bekerja dan truk keluar masuk mengangkut batu. Kalau memang semuanya legal tentu tidak masalah, tetapi kalau tidak dilengkapi izin, kenapa dibiarkan terus berlangsung?” ujarnya.
Publik kini mempertanyakan apakah aktivitas tersebut telah mengantongi izin resmi untuk melakukan pengambilan, pengolahan, dan penjualan batu padas.
Jika tidak, maka dugaan dalam praktik pertambangan ilegal yang berlangsung secara terang-terangan di kawasan strategis Kota Batam menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum dan tata kelola sumber daya alam.
Ironisnya, aktivitas tersebut disebut telah berlangsung cukup lama tanpa adanya tindakan nyata. Material batu terus diproduksi, kendaraan pengangkut terus beroperasi, sementara aktivitas pemecahan bukit berlangsung hampir setiap hari.
Kondisi memunculkan dugaan adanya pembiaran terhadap kegiatan tersebut dan berpotensi merugikan negara dari sisi penerimaan sektor mineral serta sekaligus dari berisiko menimbulkan kerusakan lingkungan dalam jangka panjang.
“Jangan sampai praktik pengambilan dan penjualan batu padas secara ilegal berlangsung terang-terangan di Batam tanpa tindakan. Negara juga tidak boleh kalah oleh kepentingan bisnis yang mengabaikan hukum dan lingkungan,” tegas warga tersebut.
Sejumlah pihak mendesak ke Aparat Penegak Hukum (APH) bersama instansi teknis segera turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap legalitas kegiatan tersebut.
Pemeriksaan tidak hanya menyangkut izin pematangan lahan, tetapi legalitas pengambilan serta penjualan material batu padas yang diduga telah menjadi komoditas usaha.
Masyarakat berharap Ditpam BP Batam, aparat kepolisian, Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau dan Dinas Lingkungan Hidup segera mengambil langkah tegas untuk memastikan tidak ada aktivitas eksploitasi sumber daya alam yang berlangsung di luar koridor hukum.
Sementara itu, tim investigasi media masih menunggu respons resmi dari Ditpam BP Batam, khususnya bagian penindakan lahan, terkait dugaan kuat aktivitas penggalian dan penjualan batu padas tersebut.
Apabila nantinya terbukti material hasil pemecahan bukit diperjualbelikan tanpa ada izin pertambangan yang sah, maka aktivitas tersebut tidak lagi dapat dipandang sebagai pekerjaan konstruksi biasa melainkan mencari keuntungan yang besar oleh oknum-oknum tertentu.
Kegiatan tersebut berpotensi masuk dalam kategori dugaan pertambangan ilegal yang harus dapat diproses secara hukum demi menjaga wibawa negara, melindungi lingkungan hidup, serta memastikan seluruh pelaku usaha tunduk pada aturan yang berlaku.
Kini publik menunggu jawaban dari instansi terkait dalam aktivitas tersebut dan memiliki dasar hukum yang sah, atau justru menjadi contoh bagaimana Sumber Daya Alam (SDA) dieksploitasi secara terbuka di hadapan mata aparat tanpa pengawasan yang memadai?
Sampai berita ini diterbitkan upaya konfirmasi terus dilakukan ke pihak instansi terkait dan ke perusahan untuk dapat memberikan informasi tersebut, tetapi masih belum membuahkan hasil.
(Tim Investigasi/Ilham)










Komentar