Oleh: Santoso Budi Nursal Umar , S.H, M.H, Dosen Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi (UNISRI), Surakarta
InDepthNews.id (Opini) – Ketika berbicara tentang demokrasi, perhatian publik sering kali tertuju pada pemilu nasional, partai politik, parlemen, atau pergantian kekuasaan di tingkat pusat. Padahal demokrasi sesungguhnya tidak hanya tumbuh di gedung-gedung pemerintahan, tetapi juga hidup di ruang paling dekat dengan masyarakat, yaitu desa.
Desa adalah tempat di mana rakyat berinteraksi secara langsung dengan pemerintah. Di tingkat desa, masyarakat tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga berhadapan langsung dengan keputusan yang menyangkut kehidupan sehari-hari seperti pembangunan jalan, pengelolaan anggaran, pelayanan administrasi, pemberdayaan ekonomi, hingga perlindungan lingkungan.
Karena itu, desa sering disebut sebagai pondasi demokrasi. Jika demokrasi ingin kuat, maka demokrasi harus tumbuh dari bawah, bukan hanya dibangun dari atas.
Dalam perspektif hukum, pengakuan terhadap desa sebagai bagian penting dalam sistem pemerintahan Indonesia semakin kuat setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang tersebut memberikan kedudukan yang lebih jelas bagi desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingannya berdasarkan hak asal-usul dan nilai sosial masyarakat.
Kehadiran Undang-Undang Desa membawa perubahan besar. Desa tidak lagi hanya dipandang sebagai objek pembangunan yang menerima program dari pemerintah pusat atau daerah, tetapi sebagai subjek pembangunan yang memiliki ruang untuk menentukan arah kebijakan sendiri.
Namun, pertanyaannya adalah apakah demokrasi desa benar-benar telah berjalan?
Secara formal, desa memiliki berbagai instrumen demokrasi. Kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hadir sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan dan menampung aspirasi masyarakat. Musyawarah desa menjadi forum penting untuk membahas kebutuhan dan prioritas pembangunan.
Secara konsep, mekanisme tersebut menunjukkan bahwa desa memiliki model demokrasi yang dekat dengan masyarakat. Keputusan tidak hanya dibuat oleh pemerintah desa, tetapi melalui proses partisipasi warga.
Namun dalam praktiknya, demokrasi desa masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah persoalan partisipasi masyarakat. Tidak semua warga desa merasa memiliki ruang yang cukup untuk menyampaikan pendapat. Musyawarah desa terkadang hanya menjadi formalitas untuk memenuhi prosedur, bukan forum nyata untuk berdiskusi dan mengambil keputusan bersama.
Demokrasi yang hanya bersifat administratif tentu tidak cukup. Kehadiran masyarakat dalam rapat desa tidak otomatis berarti demokrasi berjalan. Demokrasi membutuhkan keterlibatan yang bermakna, yaitu ketika suara masyarakat benar-benar dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan.
Tantangan lain adalah munculnya politik lokal yang tidak selalu sehat. Pemilihan kepala desa yang seharusnya menjadi ruang demokrasi terkadang berubah menjadi persaingan yang penuh kepentingan kelompok, hubungan keluarga, atau transaksi politik. Setelah pemilihan selesai, hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat kadang kembali berjarak.
Padahal demokrasi tidak berhenti setelah pemilihan kepala desa. Pemilihan hanyalah awal dari hubungan politik antara pemimpin dan masyarakat. Setelah itu, masyarakat tetap memiliki hak untuk mengawasi, memberikan kritik, dan memastikan pemerintahan desa berjalan sesuai kepentingan bersama.
Hal ini juga berkaitan dengan pengelolaan dana desa. Sejak adanya kebijakan dana desa, desa memiliki sumber daya keuangan yang lebih besar untuk pembangunan. Namun semakin besar kewenangan dan anggaran, semakin besar pula kebutuhan terhadap transparansi dan akuntabilitas.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menekankan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa harus berlandaskan asas demokrasi, keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas. Artinya, pengelolaan desa tidak boleh hanya bergantung pada keputusan pemerintah desa, tetapi harus melibatkan masyarakat.
Dana desa bukan sekadar anggaran pembangunan fisik. Dana desa adalah instrumen untuk memperkuat kemandirian masyarakat. Jalan, jembatan, fasilitas umum, dan program ekonomi desa memang penting, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat memiliki ruang untuk menentukan arah pembangunan tersebut.
Demokrasi desa juga memiliki nilai penting dalam memperkuat budaya kemasyarakatan. Masyarakat belajar menyampaikan pendapat, menghargai perbedaan, mencari solusi bersama, dan memahami bahwa kepentingan umum harus lebih diutamakan dibanding kepentingan pribadi. Nilai-nilai tersebut sebenarnya merupakan inti demokrasi. Demokrasi bukan hanya sistem memilih pemimpin, tetapi juga budaya hidup bersama.
Namun demokrasi desa tidak akan berkembang tanpa dukungan pemerintah dan masyarakat. Pemerintah perlu memastikan bahwa kewenangan desa benar-benar diberikan dengan prinsip pembinaan, bukan dominasi. Desa membutuhkan ruang untuk berkembang sesuai karakter dan kebutuhan lokalnya.
Di sisi lain, masyarakat desa juga perlu meningkatkan kesadaran politiknya. Demokrasi bukan hanya hak untuk memilih, tetapi juga tanggung jawab untuk mengawasi. Masyarakat tidak boleh menyerahkan seluruh urusan desa kepada kepala desa atau perangkat desa.
Kritik terhadap pemerintah desa bukan bentuk permusuhan, tetapi bagian dari demokrasi. Sebaliknya, pemerintah desa harus mampu menerima kritik sebagai mekanisme perbaikan.
Masa depan demokrasi Indonesia sangat bergantung pada kualitas demokrasi di tingkat desa. Demokrasi yang kuat bukan hanya lahir dari pemilu nasional yang berjalan baik, tetapi dari masyarakat yang terbiasa berpartisipasi sejak lingkungan terkecil. Desa adalah ruang pertama tempat rakyat belajar tentang kekuasaan, tanggung jawab, dan pemerintahan. Jika demokrasi ingin benar-benar hidup, maka demokrasi harus tumbuh dari bawah.










Komentar