InDepthNews.id (Muaro Jambi) — Simpang siur informasi terkait insiden keributan disertai dugaan kepemilikan senjata api rakitan di kawasan Bukit Alahu Bahar, Simpang Gudang, Kabupaten Muaro Jambi, mulai menemui titik terang.
Sebelumnya, beredar berbagai informasi di tengah masyarakat yang menyebut pria yang membawa senjata api diduga rakitan dalam insiden tersebut merupakan anggota TNI. Nama satuan Ajendam II/Sriwijaya bahkan sempat mencuat dan menjadi perbincangan publik.
Menindaklanjuti informasi tersebut, awak media melakukan penelusuran serta konfirmasi kepada pihak Intel Kodam II/Sriwijaya terkait identitas pria yang disebut dalam video keributan yang beredar luas di media sosial.
Dari hasil penelusuran, sosok yang disebut-sebut bernama “Tama” diketahui merupakan Serda Aditya Pratama, anggota Ajenrem Gapo Palembang.
Sumber internal menyebutkan, oknum tersebut memang kerap dikaitkan dengan sejumlah persoalan sebelumnya, termasuk dugaan terkait kepemilikan senjata api.
“Yang bersangkutan memang anggota Ajenrem Gapo Palembang. Informasinya orang Jambi dan memang sering bermasalah,” ujar sumber yang enggan disebutkan identitasnya.
Setelah dilakukan konfirmasi kepada tim Intel Kodam II/Sriwijaya, pihak internal disebut membenarkan identitas oknum tersebut. Intel Kodam juga dikabarkan telah mengambil langkah cepat dengan menarik yang bersangkutan ke kesatuannya untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
“Sudah ditarik oleh internalnya dan akan diproses sesuai hukum yang berlaku,” ungkap sumber dari lingkungan Intel Kodam II/Sriwijaya.
Kasus ini menjadi perhatian publik lantaran sebelumnya beredar dugaan adanya aksi intimidasi terhadap sopir kendaraan pengangkut minyak di jalur Bukit Alahu Bahar dengan membawa nama institusi tertentu, termasuk aparat keamanan.
Selain itu, dugaan keterlibatan senjata api rakitan dalam peristiwa tersebut turut memicu keresahan masyarakat dan menimbulkan berbagai spekulasi di tengah publik.
Masyarakat berharap aparat penegak hukum maupun institusi terkait dapat mengusut tuntas persoalan tersebut secara transparan dan profesional agar tidak menimbulkan keresahan berkepanjangan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi secara terbuka dari pihak Kodam II/Sriwijaya terkait kronologi lengkap maupun status hukum oknum anggota tersebut. (Ari)










Komentar