Warga Kota Batam Keluhkan Pelayanan Disdukcapil Informasi Berbeda, Pengurusan KTP Dinilai Berbelit

InDeptNews.id (Batam)-Pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam kembali menjadi sorotan masyarakat. Sejumlah warga mengaku kecewa saat mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) pada Senin (18/5/2026).

Keluhan utama yang disampaikan warga berkaitan dengan prosedur pelayanan yang dinilai berbelit serta perbedaan informasi antara petugas bagian informasi dan petugas loket pelayanan.

Berdasarkan pantauan di lokasi oleh media ini beberapa warga terlihat harus bolak-balik untuk melengkapi beberapa persyaratan meski sebelumnya mengaku telah membawa dokumen yang diminta, termasuk surat pindah dari daerah asal.

Salah seorang warga setempat yang enggan  disebutkan namanya mengaku kecewa karena proses pengurusan KTP dinilai tidak berjalan efektif.

“Seharusnya informasi yang diberikan jelas dan sama antara petugas informasi dengan petugas loket. Jadi masyarakat tidak bingung dan tidak bolak-balik,” ujarnya.

Menurutnya, sistem tersebut pelayanan satu pintu dinilai perlu diterapkan agar masyarakat mendapatkan kepastian prosedur dan waktu pelayanan.

Keluhan serupa juga disampaikan warga lainnya yang mempertanyakan mengapa proses pengurusan surat pindah dapat dilakukan dengan mudah, namun saat dalam mengurus KTP justru menghadapi berbagai kendala administrasi.

“Yang membuat masyarakat bingung itu karena informasi dapat berubah-ubah. Harapan kami pelayanan bisa lebih jelas dan cepat,” katanya.

Kondisi tersebut sempat memicu dan kekecewaan masyarakat yang datang sejak pagi hari untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan. Warga juga berharap adanya evaluasi terhadap sistem dari pelayanan agar lebih efektif, transparan maupun tidak menyulitkan masyarakat.

Hingga berita ini diterbitkan oleh media ini dan dari pihak Disdukcapil Kota Batam masih diupayakan untuk dimintai konfirmasi tentang keluhan masyarakat tersebut. Tim media masih menunggu tanggapan resmi mengenai mekanisme pelayanan dan langkah evaluasi yang akan dilakukan.

Masyarakat berharap adanya perbaikan pelayanan publik, terutama tentang di dalam administrasi kependudukan yang merupakan kebutuhan dasar setiap warga negara.

(Ilham)

Komentar