InDepthNews.id (Batam)-Aktivitas pelabuhan tidak resmi yang berada di kawasan sebelum Jembatan III Barelang Batam Provinsi Kepuluan Riau (Kepri), kembali menjadi sorotan tajam publik.
Meski berulang kali disebut dalam laporan investigasi media dan diduga menjadi jalur keluar masuk barang ilegal, aktivitas bongkar muat di lokasi tersebut hingga kini masih berlangsung bebas tanpa hambatan berarti. Senin 18/05/2026.
Pantauan di lapangan menunjukkan kapal-kapal kayu dan speedboat masih rutin bersandar di lokasi yang berada tidak jauh dari pos pengawasan aparat.
Barang-barang kemudian dipindahkan ke kendaraan box tertutup dan langsung keluar dari area tanpa pemeriksaan terbuka sebagaimana prosedur resmi kepabeanan maupun pelabuhan legal.
Kondisi tersebut juga memunculkan pertanyaan serius di tengah masyarakat. Banyak pihak menilai, sulit dipercaya aktivitas sebesar itu dapat berlangsung lama tanpa adanya dugaan pembiaran dari oknum tertentu.
“Kalau aktivitas ilegal dilakukan terus-menerus secara terang-terangan, tentu publik juga berhak bertanya siapa yang sebenarnya bermain di balik belakang,” ungkap seorang pengamat hukum maritim yang meminta namanya tidak dipublikasikan.
Dugaan Adanya Perlindungan Oknum
Dalam investigasi oleh tim media yang didapatkan terus berkembang, muncul dugaan adanya keterlibatan oknum dari sejumlah instansi-instansi yang memiliki kewenangan pengawasan di wilayah perairan dan pelabuhan.
Dugaan tersebut muncul karena lokasi aktivitas disebut berada di area yang seharusnya masuk pengawasan ketat aparat terkait.
Beberapa instansi yang mulai disorot publik antara lain aparat pengamanan laut, otoritas kepelabuhanan, hingga aparat penegak hukum. Namun hingga berita ini diterbitkan, juga belum ada pernyataan resmi maupun tindakan penindakan terbuka terhadap aktivitas di lokasi tersebut.
Masyarakat setempat menilai, apabila benar-benar terjadi pembiaran terhadap tentang aktivitas penyelundupan atau pelanggaran kepabeanan, maka hal itu tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan pajak dan bea masuk tetapi juga berpotensi mencederai kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
Aktivitas Diduga Langgar Aturan
Secara regulasi, aktivitas di pelabuhan yang wajib memiliki izin operasional, dokumen sandar kapal, pengawasan kepabeanan, serta standar keamanan pelayaran.
Jika dugaan pelanggaran tersebut juga terbukti, maka pengelola maupun pihak yang terlibat dapat dijerat sejumlah ketentuan pidana.
Selain Undang-Undang Kepabeanan dan Undang-Undang Pelayaran, dugaan keterlibatan oknum aparat dapat masuk didalam ranah tindak pidana korupsi apabila ditemukan penyalahgunaan wewenang atau penerimaan imbalan untuk melakukan pembiaran.
Praktisi hukum menilai, aparat penegak hukum pusat perlu turun langsung guna dapat memastikan tidak adanya praktik perlindungan terhadap aktivitas ilegal di wilayah strategis perairan Batam.
Publik Minta Penindakan Tegas
Hingga kini, aktivitas di lokasi yang disebut sebagai pelabuhan tikus tersebut dikabarkan masih berlangsung normal.
Warga juga berharap pemerintah pusat, aparat penegak hukum, dan lembaga pengawasan internal segera melakukan investigasi menyeluruh agar persoalan ini tidak terus berulang.
Publik juga meminta agar aparat tidak hanya menindak pelaku lapangan, tetapi turut mengusut jika terdapat dugaan keterlibatan oknum yang memberikan perlindungan terhadap aktivitas ilegal tersebut.
Investigasi dari media terkait dugaan aktivitas pelabuhan ilegal di kawasan Barelang disebut akan terus berlanjut guna mengungkap fakta-fakta lain yang berkembang di lapangan.
(Feri)










Komentar