Soroti Ranperda LAMKR Batam, Datok Kaya Tunku Muhammad Amin: Jangan Putus Akar Sejarah

InDepthNews.id (Batam) – Kedatuan Bintan Datuk Penghulu Enam Suku memberikan catatan kritis terhadap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau (LAMKR) Kota Batam. Langkah ini diambil karena adanya kekhawatiran terkait validitas kajian dan dasar historis yang digunakan dalam perumusan aturan tersebut.

Datok Kaya Kedatuan Bintan, Tunku Muhammad Amin, secara terbuka meminta Pemerintah Kota dan DPRD Kota Batam untuk tidak terburu-buru dalam melegalkan regulasi yang bersentuhan langsung dengan identitas masyarakat adat.

“Setiap aturan yang menyentuh marwah adat tidak boleh lahir dari tafsir sepihak atau pendekatan administratif semata. Ada akar sejarah yang harus dihormati,” ujar Tunku Muhammad Amin, Kamis (14/5/2026).

Keterkaitan Historis Bintan dan Batam
Dalam keterangannya, Tunku Muhammad Amin menegaskan bahwa wilayah Batam, termasuk Rempang dan Galang, memiliki hubungan silsilah adat yang sangat kuat dengan Bintan. Ia mengingatkan bahwa pengabaian terhadap hubungan historis ini berisiko melahirkan regulasi yang cacat secara sosiologis.

Ia menekankan bahwa adat Melayu memiliki tatanan yang baku dan diwariskan turun-temurun, sehingga penyusunan naskah akademik harus didasarkan pada penelitian yang jujur dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada sejarah.

Desak Transparansi Naskah Akademik
Demi menjaga marwah negeri, Kedatuan Bintan mendesak pihak legislatif dan eksekutif untuk membuka draf naskah akademik serta referensi sejarah yang menjadi rujukan. Hal ini dinilai penting agar publik, akademisi, dan pemangku adat dapat menguji substansi aturan tersebut secara terbuka.

“Kami tidak menghalangi pembuatan aturan, namun kami menuntut adanya transparansi. Jangan sampai aturan ini justru memicu konflik tafsir di tengah masyarakat adat nantinya,” tegasnya.

Menjaga Identitas Generasi Mendatang
Sebagai penutup, Tunku Muhammad Amin mengingatkan bahwa Perda bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen yang akan menentukan arah identitas masyarakat Melayu ke depan. Oleh karena itu, ketelitian dalam merumuskan hubungan sejarah antara wilayah-wilayah tua di Kepulauan Riau menjadi sangat krusial.

“Sejarah tidak boleh dipotong. Ketika sebuah kekeliruan sejarah dilegalkan, dampaknya akan dirasakan oleh generasi Melayu dalam jangka waktu yang sangat panjang,” pungkas Tunku Muhammad Amin. (Jeffri)

Komentar