Pejabat Publik yang Lebih Aktif Podcast daripada Menyelesaikan Masalah Pelayanan

Oleh: Santoso Budi Nursal Umar , S.H, M.H, Dosen Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi (UNISRI), Surakarta

InDepthNews.id (Opini) – Era digital telah mengubah cara pejabat publik berkomunikasi dengan masyarakat. Jika dahulu komunikasi pemerintahan dilakukan melalui konferensi pers, siaran resmi, atau pidato formal, kini pejabat publik berlomba hadir di podcast, kanal YouTube, TikTok, hingga berbagai platform media sosial lainnya. Fenomena ini pada satu sisi menunjukkan bahwa pemerintah mulai adaptif terhadap perkembangan teknologi komunikasi. Namun di sisi lain, muncul kritik tajam dari masyarakat ketika sebagian pejabat justru terlihat lebih aktif membangun citra di podcast dibanding menyelesaikan persoalan pelayanan publik yang nyata di lapangan.

Belakangan ini publik semakin sering menyaksikan pejabat yang tampil hampir setiap minggu dalam podcast populer, membahas isu-isu ringan, membangun kesan santai, bahkan terlibat dalam percakapan hiburan yang viral. Tidak sedikit pejabat yang lebih dikenal karena potongan video media sosial dibanding capaian konkret kebijakan atau kualitas pelayanan publik yang dipimpinnya. Dalam situasi tertentu, keaktifan tersebut memunculkan kesan bahwa komunikasi publik telah bergeser menjadi sekadar pencitraan politik digital.

Padahal dalam perspektif hukum, jabatan publik bukanlah ruang personal branding semata. Jabatan publik adalah amanah konstitusional yang melekat dengan kewajiban pelayanan kepada masyarakat. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensinya, setiap pejabat publik harus menjalankan kekuasaan berdasarkan hukum dan orientasi kepentingan umum, bukan sekadar membangun popularitas pribadi.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa setiap tindakan dan keputusan pejabat pemerintahan harus didasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) seperti asas profesionalitas, efektivitas, akuntabilitas, keterbukaan, dan kepentingan umum. Ukuran keberhasilan pejabat publik tidak dapat dinilai dari seberapa viral kontennya di media sosial, tetapi dari kualitas pelayanan dan efektivitas penyelesaian persoalan masyarakat.

Persoalannya, budaya komunikasi digital saat ini sering kali mendorong pejabat untuk lebih fokus pada eksistensi media dibanding kerja substantif birokrasi. Popularitas di media sosial dianggap penting karena mampu membangun citra positif dan meningkatkan kedekatan dengan masyarakat. Dalam batas tertentu, komunikasi publik memang dibutuhkan agar masyarakat memahami kebijakan pemerintah. Namun, masalah muncul ketika komunikasi lebih dominan daripada penyelesaian masalah itu sendiri.

Masyarakat tentu tidak keberatan pejabat tampil di podcast atau media sosial selama hal tersebut diimbangi dengan kinerja yang nyata. Akan tetapi, kritik publik menjadi wajar ketika pelayanan dasar masih buruk, birokrasi lambat, infrastruktur bermasalah, atau keluhan masyarakat tidak tertangani, sementara pejabat justru lebih sibuk membuat konten digital. Dalam kondisi seperti ini, media sosial berpotensi menjadi alat distraksi yang menutupi lemahnya tata kelola pemerintahan.

Fenomena tersebut juga berkaitan dengan perubahan budaya politik di era digital. Politik modern kini sangat dipengaruhi logika algoritma dan popularitas visual. Pejabat yang aktif di media sosial sering kali dianggap lebih dekat dengan rakyat dibanding pejabat yang bekerja senyap, namun efektif. Akibatnya, muncul kecenderungan bahwa pencitraan digital lebih dihargai daripada kerja administratif yang substantif. Ini menjadi tantangan serius bagi kualitas demokrasi dan profesionalisme birokrasi.

Dalam perspektif etika jabatan publik, pejabat negara seharusnya menempatkan pelayanan masyarakat sebagai prioritas utama. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa negara berkewajiban memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur kepada masyarakat. Energi dan sumber daya pejabat publik seharusnya lebih banyak diarahkan pada penyelesaian masalah pelayanan dibanding aktivitas pencitraan yang berlebihan.

Selain itu, terdapat persoalan mengenai penggunaan fasilitas dan waktu jabatan. Ketika aktivitas podcast dilakukan secara intensif dengan membawa identitas jabatan publik, muncul pertanyaan mengenai batas antara komunikasi pemerintahan dan kepentingan personal branding. Dalam negara hukum yang demokratis, setiap pejabat publik harus dapat mempertanggungjawabkan penggunaan waktu, fasilitas, dan kewenangannya secara transparan dan proporsional.

Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa podcast dan media sosial sebenarnya dapat menjadi instrumen positif apabila digunakan secara tepat. Platform digital mampu menjadi sarana edukasi publik, transparansi kebijakan, hingga ruang komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Pejabat publik yang komunikatif bahkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Namun, komunikasi tersebut harus berbasis substansi dan hasil kerja nyata, bukan sekadar membangun popularitas personal.

Karena itu, yang perlu dikritisi bukanlah penggunaan podcast atau media sosialnya, melainkan orientasi pejabat publik dalam memanfaatkan ruang digital. Jika media sosial hanya digunakan untuk membangun citra tanpa diikuti perbaikan pelayanan, maka komunikasi publik kehilangan makna substantifnya. Sebaliknya, apabila podcast digunakan untuk menjelaskan kebijakan, menerima kritik masyarakat, dan menunjukkan akuntabilitas kerja, maka hal tersebut justru dapat memperkuat demokrasi dan transparansi pemerintahan.

Pemerintah juga perlu membangun indikator evaluasi pejabat yang lebih berbasis kinerja pelayanan dibanding eksposur media. Dalam birokrasi modern, keberhasilan pejabat publik seharusnya diukur melalui kualitas kebijakan, efektivitas pelayanan, penyelesaian aduan masyarakat, dan integritas jabatan, bukan sekadar jumlah penonton atau pengikut media sosial.

Masyarakat membutuhkan pejabat publik yang hadir bukan hanya di layar podcast, tetapi juga dalam penyelesaian masalah nyata. Komunikasi digital memang penting di era modern, tetapi tugas utama pejabat negara tetaplah melayani masyarakat dan menyelesaikan persoalan publik. Jangan sampai birokrasi berubah menjadi panggung konten, sementara pelayanan publik justru tertinggal di belakang popularitas media sosial.

 

 

 

 

Komentar