Aplikasi Pemerintah yang Banyak Tapi Membingungkan

Oleh: Santoso Budi Nursal Umar , S.H, M.H

Dosen Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi (UNISRI), Surakarta

InDepthNews.id (Opini) – Di tengah dorongan besar menuju digitalisasi, pemerintah Indonesia tampak berlomba menghadirkan berbagai aplikasi layanan publik. Mulai dari administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, hingga pengaduan Masyarakat yang semuanya dikemas dalam bentuk aplikasi. Sekilas, ini adalah kemajuan Dimana layanan menjadi lebih cepat, efisien, dan dapat diakses dari mana saja. Namun di balik itu, muncul keluhan yang semakin sering terdengar seperti aplikasi pemerintah terlalu banyak, tidak terintegrasi, dan justru membingungkan masyarakat.

Alih-alih menyederhanakan layanan, kehadiran banyaknya aplikasi justru melahirkan fragmentasi. Untuk satu kebutuhan saja, warga bisa dihadapkan pada beberapa aplikasi berbeda, masing-masing dengan sistem login, alur, dan persyaratan yang tidak seragam. Dalam praktiknya, masyarakat dipaksa beradaptasi dengan sistem, bukan sistem yang menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Situasi ini memunculkan pertanyaan mendasar apakah digitalisasi yang dilakukan benar-benar berorientasi pada pelayanan publik, atau sekadar pemenuhan target administratif dan simbol modernisasi?

Dalam perspektif hukum administrasi negara, penyelenggaraan layanan publik tidak hanya soal “ada” atau “tidaknya” layanan, tetapi juga tentang kualitas dan kemudahan akses. Prinsip ini sejalan dengan mandat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menegaskan bahwa setiap penyelenggara wajib memberikan pelayanan yang sederhana, cepat, dan terjangkau. Jika aplikasi justru menambah kompleksitas, maka secara substantif tujuan hukum pelayanan publik tidak tercapai.

Masalah lain yang tak kalah krusial adalah minimnya integrasi antar sistem. Banyak aplikasi dibangun secara sektoral, mengikuti logika masing-masing instansi tanpa koordinasi yang memadai. Akibatnya, data yang seharusnya bisa saling terhubung justru terfragmentasi. Warga sering kali harus mengisi ulang data yang sama di aplikasi berbeda, sebuah ironi di tengah jargon “satu data” yang kerap digaungkan. Ketidakterpaduan ini tidak hanya tidak efisien, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko kesalahan data dan kebocoran informasi.

Dari sisi hukum, kondisi ini juga bersinggungan dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan data pribadi. Ketika sistem tidak terintegrasi, standar keamanan pun bisa berbeda-beda. Tanpa pengawasan yang ketat, data masyarakat menjadi rentan disalahgunakan. Padahal, kepercayaan publik adalah modal utama dalam transformasi digital pemerintahan.

Fenomena ini menunjukkan adanya kecenderungan “digitalisasi administratif” yakni sekadar memindahkan prosedur lama ke platform digital tanpa menyederhanakan prosesnya. Akibatnya birokrasi yang rumit tidak hilang, hanya berubah bentuk menjadi lebih teknis dan bagi sebagian masyarakat, lebih membingungkan. Hal ini memperlihatkan bahwa transformasi digital belum sepenuhnya menyentuh aspek substantif, yaitu perbaikan tata kelola.

Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan aplikasi pemerintah juga membawa manfaat. Dalam banyak kasus, layanan menjadi lebih cepat dan transparan. Namun manfaat tersebut akan optimal hanya jika didukung oleh desain sistem yang terintegrasi dan berorientasi pada pengguna. Tanpa itu, aplikasi justru menjadi beban baru, terutama bagi kelompok masyarakat yang tidak terbiasa dengan teknologi.

Karena itu, diperlukan perubahan pendekatan. Pertama, pemerintah perlu mengedepankan integrasi sistem melalui satu pintu layanan yang terpadu. Masyarakat tidak seharusnya dipusingkan dengan banyaknya aplikasi untuk kebutuhan yang saling berkaitan. Kedua, penyederhanaan prosedur harus menjadi prioritas utama sebelum digitalisasi dilakukan. Teknologi seharusnya mempercepat, bukan memperumit. Ketiga, penguatan regulasi dan pengawasan terhadap perlindungan data pribadi harus menjadi bagian integral dari setiap pengembangan aplikasi.

Evaluasi berkala terhadap efektivitas aplikasi perlu dilakukan secara terbuka. Aplikasi yang tidak digunakan atau tidak efektif seharusnya tidak dipertahankan hanya demi menjaga citra inovasi. Dalam konteks ini, keberanian untuk menghapus atau menggabungkan aplikasi justru menjadi indikator kedewasaan tata kelola digital. Digitalisasi pemerintahan bukan tentang seberapa banyak aplikasi yang diluncurkan, tetapi seberapa besar manfaat yang dirasakan masyarakat. Jika aplikasi justru membingungkan, maka yang perlu dipertanyakan bukan kemampuan masyarakat untuk beradaptasi, melainkan desain kebijakan itu sendiri.

Dalam negara hukum yang berorientasi pada pelayanan, teknologi adalah alat bukan tujuan. Dan alat yang baik adalah yang memudahkan, bukan yang membuat warga bertanya: “Untuk satu layanan saja, mengapa harus banyak aplikasi?”

 

 

Komentar