Kejati Kepri dan BNI Teken Kerja Sama, Perkuat Sinergi dan Kepastian Hukum

InDepthNews.id (Tanjungpinang) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau resmi menjalin kerja sama dengan PT Bank Negara Indonesia Tbk dalam rangka memperkuat sinergi serta kepastian hukum dalam pengelolaan keuangan negara.

Perjanjian kerja sama tersebut ditandatangani di Aula Sasana Baharuddin Lopa Kejati Kepri, Senin (20/04/2026), dan dihadiri oleh jajaran pejabat dari kedua institusi.

Kerja sama ini mencakup berbagai aspek, di antaranya pembukaan dan pengelolaan rekening pengeluaran dan penerimaan, rekening penampungan barang bukti berupa uang, biaya perkara, hingga denda pelanggaran lalu lintas. Selain itu, BNI juga menyediakan layanan perbankan lainnya yang mendukung operasional di lingkungan Kejaksaan.

Tidak hanya itu, dalam kerja sama ini Kejati Kepri melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) juga memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, hingga tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara, termasuk pendampingan hukum serta audit hukum sesuai kebutuhan pihak perbankan.

Kepala Kejati Kepri, J. Devy Sudarso, menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat tata kelola kelembagaan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

“Kerja sama ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan transparansi, efisiensi, serta keamanan dalam setiap transaksi dan kegiatan operasional Kejaksaan,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa perbankan saat ini tidak hanya berperan sebagai lembaga penyimpan dana, tetapi juga sebagai penggerak perekonomian nasional. Dengan dukungan layanan perbankan modern berbasis teknologi, BNI dinilai mampu menjadi mitra strategis dalam mendukung tugas dan fungsi Kejaksaan, khususnya di wilayah Kepulauan Riau.

Lebih lanjut, Devy menjelaskan bahwa Kejaksaan tidak hanya berwenang dalam penuntutan perkara pidana, tetapi juga memiliki peran penting di bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Melalui peran tersebut, Kejaksaan dapat memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta langkah preventif guna meminimalisasi potensi kerugian keuangan negara dan risiko hukum.

Ia berharap kerja sama ini tidak hanya bersifat formalitas, tetapi dapat diimplementasikan secara nyata melalui kerja konkret yang mengedepankan profesionalisme, komunikasi, dan keterbukaan antar pihak.

“Dengan dukungan tata kelola yang baik, kerja sama ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau,” tambahnya.

Perjanjian kerja sama tersebut ditandatangani langsung oleh J. Devy Sudarso dan Regional CEO BNI Wilayah 02, Khairul Salam, serta disaksikan oleh jajaran pejabat utama dari kedua institusi.

Kerja sama ini diharapkan menjadi wujud komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparan, dan akuntabel. (Leni)

Komentar