Kepala DPMN Tegaskan Tindaklanjut Kasus Eks Anggota BPN, Awak Media Siap Telusuri Hingga Tuntas

InDepthNews.id (Kabupaten Solok) — Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) Kabupaten Solok, Hendrianto, menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran disiplin yang melibatkan eks anggota Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) Saniang Baka berinisial AW, Selasa (14/4/2026).

Kasus ini menjadi sorotan setelah muncul laporan bahwa yang bersangkutan diduga tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya dalam kurun waktu cukup lama, namun tetap menerima hak keuangan dari nagari. Kondisi ini memicu perhatian publik karena menyangkut penggunaan anggaran yang bersumber dari dana masyarakat.

Saat dikonfirmasi oleh awak media, Hendrianto menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam terhadap setiap dugaan pelanggaran, terlebih jika bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kita akan menindaklanjuti selagi itu bertentangan dengan undang-undang, dan tidak ada yang kebal hukum,” tegasnya.

Ia menyebutkan, DPMN akan segera melakukan langkah-langkah klarifikasi dan verifikasi, termasuk berkoordinasi dengan pemerintah nagari, pihak terkait, serta menelusuri dokumen administrasi yang berkaitan dengan kehadiran dan kinerja yang bersangkutan selama menjabat sebagai anggota BPN.

Lebih lanjut, Hendrianto menekankan bahwa kasus ini menjadi perhatian serius karena menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap lembaga nagari. Oleh sebab itu, proses penanganan akan dilakukan secara objektif, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Di sisi lain, awak media juga menyatakan komitmennya untuk turut mengawal kasus ini hingga tuntas. Mereka berencana melakukan penelusuran lebih mendalam guna mengungkap latar belakang serta penyebab terjadinya dugaan ketidakdisiplinan tersebut.

“Rencananya kami akan menelusuri sampai ke akar persoalan, kenapa hal ini bisa terjadi dan apa penyebabnya. Bahkan, dalam waktu dekat kami kemungkinan akan melakukan investigasi bersama Inspektorat agar semuanya menjadi jelas dan kasus ini bisa diselesaikan secara tuntas,” ujar awak media.

Awak media juga menegaskan pentingnya transparansi dalam pengelolaan keuangan nagari. Mereka mengingatkan bahwa anggaran yang digunakan untuk menggaji anggota BPN berasal dari uang rakyat, sehingga harus dipertanggungjawabkan dengan baik.

“Perlu diingat, BPN itu digaji menggunakan uang dari pajak rakyat, bukan uang milik pribadi atau keluarganya. Jadi, sudah seharusnya setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar sesuai dengan kinerja dan tanggung jawab yang dijalankan,” tegasnya.

Pernyataan tersebut mencerminkan harapan masyarakat agar aparat pemerintahan nagari bekerja secara profesional, disiplin, dan menjunjung tinggi integritas dalam menjalankan amanah.

Dengan adanya perhatian dari berbagai pihak, baik pemerintah daerah maupun awak media, diharapkan kasus ini dapat segera menemukan titik terang dan menjadi pembelajaran penting dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan nagari ke depan.(Azmir)

Komentar