Mantan Anggota BPN Saniangbaka Diduga Terima Insentif Dua Tahun Tanpa Bekerja, Masyarakat Dirugikan

InDepthNews.id (Kabupaten Solok) – Dugaan praktik penyimpangan di lingkungan Badan Permusyawaratan Nagari (BPN) Saniangbaka kian menguat. Mantan anggota BPN, Ade Warta umur 50 tahun diduga tetap menerima insentif selama kurun waktu dua tahun meskipun tidak aktif menjalankan tugas.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, yang bersangkutan tidak menjalankan kewajiban sebagai anggota BPN, seperti menghadiri rapat maupun menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan nagari. Namun demikian, insentif tetap diduga diterima secara rutin.

Fakta ini semakin menguat setelah awak media melakukan konfirmasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) Kabupaten Solok pada pertengahan tahun 2024. Dari hasil konfirmasi tersebut, indikasi ketidakhadiran yang bersangkutan telah diketahui, namun belum ada tindakan tegas saat itu.

Ironisnya, persoalan ini baru mencuat ke publik setelah Ade Warta dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW). Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar terkait pengawasan dan mekanisme kontrol yang seharusnya berjalan sejak awal.

Kondisi ini dinilai sangat merugikan masyarakat. Pasalnya, insentif yang diterima berasal dari anggaran yang bersumber dari uang negara, yang pada akhirnya adalah uang rakyat.

“Kerja tidak ada, tapi uang tetap diterima. Ini jelas merugikan masyarakat. Itu uang rakyat, bukan uang pribadi.”

Masyarakat juga menyoroti lemahnya pengawasan dari pihak terkait sehingga dugaan ini dapat berlangsung hingga dua tahun. Mereka meminta adanya evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

Secara aturan, setiap anggota BPN memiliki kewajiban aktif dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan di tingkat nagari. Jika kewajiban tersebut diabaikan, maka penerimaan insentif menjadi tidak layak, baik secara hukum maupun etika.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Ade Warta terkait dugaan penerimaan insentif tanpa keaktifan tersebut.

Kasus ini kini menjadi perhatian serius masyarakat Kabupaten Solok. Mereka berharap adanya penelusuran lebih lanjut serta penegakan aturan yang tegas, mengingat dampaknya tidak hanya pada kerugian keuangan, tetapi juga pada kepercayaan publik terhadap lembaga nagari.(Azmir)

Komentar