InDepthNews.id (Meranti) – Praktik penjualan bahan bakar minyak (BBM) eceran di Kabupaten Kepulauan Meranti mulai memunculkan indikasi yang mengkhawatirkan. Di tengah keterbatasan akses masyarakat terhadap BBM, sejumlah pengecer diduga memanfaatkan situasi dengan menaikkan harga dan membatasi volume penjualan.
Fakta di lapangan menunjukkan, seorang pedagang keliling harus berupaya keras mencari bensin untuk kebutuhan operasional sehari-hari. Setelah berkeliling cukup lama, ia akhirnya mendapatkan BBM dari penjual eceran. Namun, alih-alih memperoleh pasokan yang layak, bensin yang dibeli seharga Rp15 ribu per botol tidak terisi penuh, dan pembelian pun dibatasi.
Kondisi ini memunculkan dugaan adanya praktik tidak wajar dalam distribusi BBM eceran—mulai dari pengurangan volume hingga penetapan harga di atas kewajaran tanpa dasar yang transparan.
Saat dikonfirmasi di lokasi, tepatnya di Jalan Tanjung Harapan pada salah satu agen minyak eceran, penjual berdalih bahwa pembatasan dilakukan agar seluruh warga tetap kebagian. Namun, penjelasan tersebut belum menjawab pertanyaan mendasar: mengapa harga dapat melonjak hingga Rp10 ribu sampai Rp15 ribu per botol, dan mengapa volume tidak sesuai dengan takaran semestinya?
Situasi sempat memanas ketika proses peliputan oleh jurnalis mendapat respons defensif. Penjual mempertanyakan identitas wartawan dan sempat melakukan dokumentasi terhadap yang bersangkutan. Setelah kartu identitas pers ditunjukkan, sikap penjual berubah. Namun, ia justru mengarahkan agar pemberitaan tidak difokuskan pada tingkat pengecer, melainkan kepada pihak yang disebut “lebih besar”.
Pernyataan tersebut semakin memperkuat dugaan adanya rantai distribusi yang tidak transparan, serta kemungkinan praktik yang lebih luas di balik penjualan BBM eceran di lapangan.
Jurnalis menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar transaksi kecil, melainkan menyangkut kepentingan masyarakat luas—terutama di tengah kondisi di mana BBM menjadi kebutuhan vital. Ketidakjelasan harga dan volume berpotensi merugikan masyarakat secara sistematis.
Penjual kemudian menyarankan agar klarifikasi lebih lanjut diajukan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag). Hingga kini, pihak terkait dikabarkan tengah melakukan penelusuran.
Publik kini menanti langkah konkret: apakah ini sekadar persoalan teknis distribusi, atau terdapat pembiaran terhadap praktik yang berpotensi merugikan masyarakat?
Kasus ini membuka pertanyaan yang lebih luas: di mana letak pengawasan? Jika praktik seperti ini terjadi secara terbuka, bukan tidak mungkin terdapat celah dalam sistem distribusi yang selama ini luput dari kontrol.
Media menilai, transparansi dan ketegasan aparat menjadi kunci. Tanpa itu, masyarakat berisiko terus menjadi pihak yang dirugikan—membayar lebih mahal untuk sesuatu yang seharusnya diperoleh dengan harga dan takaran yang wajar.
(Syahrial)










Komentar