InDepthNews.id (Meranti) – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menegaskan komitmennya dalam memperkuat pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai instrumen percepatan penanggulangan kemiskinan.
Hal itu disampaikan Bupati Kepulauan Meranti yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Sudandri Jauzah, S.H., saat menghadiri silaturahmi dan tasyakuran Sumber Daya Manusia Program Keluarga Harapan (SDM PKH) Kementerian Sosial RI wilayah penugasan Kabupaten Kepulauan Meranti, di Gedung Kuning, Jumat (13/2/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Meranti, koordinator dan seluruh pendamping PKH, serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
Ketua PKH Kabupaten Kepulauan Meranti menyampaikan, saat ini terdapat 62 pendamping PKH yang bertugas di wilayah tersebut bersama unsur TKSK. Para pendamping awalnya menerima pemberitahuan pelantikan secara mendadak pada Oktober 2025, sehingga harus mempersiapkan segala kebutuhan pelaksanaan secara cepat di tingkat kabupaten.
“Awalnya direncanakan pelantikan di tingkat provinsi, namun karena perubahan mendadak akhirnya dilaksanakan di masing-masing kabupaten. Kami langsung bergerak menyiapkan tempat dan koordinasi,” ujarnya.
Pelantikan resmi dilakukan oleh Menteri Sosial pada 22 Oktober 2025. Selanjutnya pada 22 Desember 2025, dilakukan asesmen kepemimpinan tim kabupaten di Jakarta, sekaligus penyampaian tiga mandat pemerintah pusat terkait penguatan program sosial.
Tiga mandat tersebut meliputi pembaruan data kemiskinan nasional melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), pengembangan program Sekolah Rakyat, serta penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran.
Dalam pembaruan data DTKS, pendamping PKH di Meranti menemukan adanya perubahan status penerima manfaat. Sebagian keluarga menerima bantuan penuh, sebagian berkurang, bahkan ada yang tidak lagi menerima karena hasil verifikasi data terbaru.
Selain itu, Kabupaten Kepulauan Meranti juga mengusulkan delapan anak putus sekolah untuk mengikuti program Sekolah Rakyat. Mereka berasal dari wilayah prioritas, terutama kawasan pesisir dan masyarakat rentan.
Pendamping PKH juga aktif berkoordinasi dengan dinas pendidikan dan kesehatan guna memantau kehadiran anak di sekolah serta kunjungan ibu hamil dan balita ke fasilitas kesehatan dan posyandu.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kepulauan Meranti menyoroti berbagai dinamika di masyarakat, seperti keluhan BPJS nonaktif, bantuan PKH yang belum diterima, hingga perbedaan data penerima bantuan. Ia menegaskan PKH dan Dinas Sosial merupakan mitra kerja yang tidak dapat dipisahkan.
“Banyak laporan masyarakat yang masuk. Karena itu diperlukan kesamaan persepsi dan koordinasi agar persoalan di lapangan tidak berkembang menjadi konflik,” ujarnya.
Sekda Sudandri Jauzah dalam sambutannya menyatakan PKH merupakan program strategis pemerintah yang tidak hanya menyalurkan bantuan sosial bersyarat, tetapi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
“Melalui PKH, pemerintah memastikan anak keluarga kurang mampu tetap sekolah, ibu hamil dan balita mendapatkan layanan kesehatan, serta keluarga penerima manfaat mendapat pendampingan menuju kemandirian,” kata Sudandri.
Ia mengimbau agar bantuan dimanfaatkan secara bijak, khususnya untuk pendidikan anak, kesehatan ibu dan balita, serta peningkatan kesejahteraan keluarga.
Kepada para pendamping PKH yang kini berstatus ASN PPPK Kementerian Sosial, Sudandri menyampaikan apresiasi atas dedikasi mereka. Ia berharap status baru tersebut semakin memperkuat integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas pelayanan sosial.
Menurutnya, kondisi geografis Kepulauan Meranti yang terdiri dari wilayah kepulauan menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan program sosial. Namun pemerintah daerah optimistis hal itu dapat diatasi melalui kerja sama lintas sektor.
“Pemerintah daerah berkomitmen terus bersinergi agar tujuan pembangunan kesejahteraan sosial tercapai dan keluarga penerima manfaat secara bertahap mampu keluar dari garis kemiskinan,” ujarnya.
Ia menambahkan, momentum silaturahmi dan tasyakuran ini diharapkan mempererat koordinasi serta meningkatkan semangat pengabdian para pendamping dalam melayani masyarakat. (Michael)










Komentar