InDepthNews.id (Natuna)-Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Natuna menerima Bantuan Dana Hibah (BDH), Rp. 90 Milyar dari pemerintah Jepang. Dana hibah tersebut juga dialokasikan sebagai bentuk peningkatan sarana dan prasarana pembangunan proyek Pasar Jepang di Natuna bertujuan agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.
Kegiatan pembangunan pasar tersebut direncanakan berlangsung di wilayah Ranai Kota Kabupaten Natuna Provinsi Kepuluan Riau. Sabtu 31/01/2026.
Proyek ini diharapkan menjadi pusat aktivitas ekonomi baru yang mampu memberikan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat.
Dana hibah luar negeri merupakan penerimaan negara, pemerintah daerah dari bersumber anggaran pemerintah asing lembaga internasional dan badan asing lainnya.
Hibah tersebut dapat berbentuk devisa, rupiah, barang, jasa, maupun dari surat berharga bersifat cuma-cuma dan tidak perlu dikembalikan serta dimanfaatkan untuk dapat mendukung pembangunan infrastruktur, kegiatan kemanusiaan, maupun penanggulangan bencana.
Namun demikian, penggunaan dana hibah dinilai juga harus mendapatkan pengawasan ketat dari berbagai pihak, mulai dari Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum (Polri), hingga media massa.
Pengawasan yang mutlak diperlukan guna memastikan anggaran digunakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan tujuan awal pemberian hibah.
Seorang narasumber terpercaya media ini berinisial Ipang (52) menyampaikan bahwa bantuan dari dana hibah perlu di pantau lebih secara serius oleh insan pers khususnya media yang bertugas di wilayah perairan Laut Natuna Utara (LNU).
“Media juga harus ikut mengawal agar proyek tersebut berjalan tepat sasaran dan tidak menyimpang dari RAB yang sudah peruntukannya,”ujarnya.
Menurutnya Pemda Natuna juga wajib mengawal ketat proses perizinan lokasi pelaksanaan proyek, guna menghindari potensi persoalan hukum di kemudian hari.
“Dengan adanya pembangunan Pasar Jepang tersebut mudah-mudahan dapat untuk mendongkrak perekonomian masyarakat di wilayah Natuna untuk jangka panjang,” tambahnya.
Ipang juga menekankan peran strategis media sebagaimana sudah diatur dalam undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, menyampaikan informasi yang akurat serta berimbang maupun menjalankan fungsi kontrol sosial.
“Media memiliki peran yang penting sangat dalam membentuk opini publik dan mendorong perubahan, sehingga informasi dari daerah dapat diketahui oleh pemerintah pusat hingga Presiden Republik Indonesia,” tegasnya.
Ia menambahkan di Kabupaten Natuna terdapat organisasi pers seperti PWI, PJN, SMSI, dan IWOI, yang aktif untuk turun langsung kelapangan dan dapat memantau proyek dibiayai APBD, APBN maupun bantuan dana hibah dari luar negeri.
“Dengan adanya proyek Pasar Jepang dan proyek lainnya mari kita bersama-sama mengontrol agar seluruh kegiatan pembangunan berjalan sesuai dengan aturan dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan,” pungkasnya.
Dasar Hukum
Pengelolaan hibah luar negeri diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 serta Keuangan Negara UU Nomor 1 Tahun 2004.
Perbendaharaan Negara PP Nomor 10 Tahun 2011 tentang cara pengadaan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pengelolaan Hibah.
(Ilham)










Komentar