PWI Kepri Cabut SK Plt, Muhammad Rapi Kembali Pimpin PWI Natuna

InDepthNews.id (Natuna)-Dinamika internal Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Natuna yang sempat memunculkan polemik kepemimpinan akhirnya mencapai kejelasan setelah struktur organisasi di tingkat pusat turun tangan langsung.

PWI Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), atas arahan PWI Pusat, secara resmi sudah mencabut Surat Keputusan (SK) penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua dan Plt Sekretaris PWI Natuna.

Keputusan tersebut tertuang dalam surat resmi PWI Kepri bernomor 47/PWI-KEPRI/X/2025 tertanggal 30 Oktober 2025. Namun surat pencabutan tersebut baru diterima oleh Muhammad Rapi pada Januari 2026.

Dengan diterimanya surat tersebut PWI Kepri secara tegas menyatakan bahwa kepemimpinan PWI Kabupaten Natuna kembali berada di bawah hasil pengurus definitif yang sah dari hasil Konferensi Cabang (Konfercab) PWI Natuna tahun 2024.

Pencabutan SK Plt tersebut, sekaligus mengakhiri kewenangan yang sempat terjadi dan menjadi perbincangan luas  dikalangan insan pers lokal maupun di instansi vertikal.

Dalam surat resminya tersebut PWI Kepri menegaskan bahwa penunjukan Plt Ketua dan Plt Sekretaris tidak lagi memiliki dasar dan kewenangan setelah adanya arahan langsung dari PWI Pusat.

Seluruh hak maupun kewajiban dan kewenangan organisasi dikembalikan sepenuhnya kepada pengurus PWI Natuna yang sah dan konstitusional.

Meski demikian PWI Kepri juga tetap menyampaikan apresiasi terhadap Plt Ketua, Plt Sekretaris yang sebelumnya menjalankan roda organisasi meskipun dalam masa jabatan yang relatif singkat.

Apresiasi tersebut disampaikan sebagai bentuk penghargaan atas pelaksanaan tugas organisasi di tengah situasi-situasi  internal yang tidak sepenuhnya dapat  kondusif.

Namun setelah menerima keputusan resmi tersebut, Muhammad Rapi selaku Ketua PWI Natuna langsung mengambil langkah-langka cepat untuk melakukan konsolidasi internal.

Ia menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah mengembalikan soliditas organisasi dan memastikan PWI Natuna kembali berjalan sesuai fungsi dan marwahnya sebagai organisasi profesi wartawan.

Dalam waktu dekat, Muhammad Rapi juga berencana menggelar pertemuan bersama seluruh pengurus dan anggota PWI Natuna. Selain itu,

Ia juga membuka ruang koordinasi dan kolaborasi dengan organisasi pers lain  didaerah seperti Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dan Persatuan Jurnalis Natuna (PJN) dan Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI), khususnya dalam agenda-agenda strategis bersama termasuk persiapan peringatan Hari Pers Nasional (HPN).

Di tengah dinamika yang sebelumnya sempat memanas Muhammad Rapi juga memilih pendekatan secara rekonsiliasi maupun menutup ruang konflik yang berkelanjutan.

Ia juga menegaskan tidak ingin polemik internal berlarut-larut dan akan justru melemahkan peran-peran pers di daerah wilayah perbatasan seperti Natuna.

“Kita sudahi seluruh perbedaan dan tidak ada lagi kubu-kubuan PWI Natuna harus kembali menjadi rumah besar bagi seluruh wartawan,” ujar Muhammad Rapi saat dikonfirmasi pada Minggu malam (11/1/2026).

Ia menekankan pentingnya menjaga independensi, profesionalisme dan integritas wartawan, terlebih di tengah tantangan pers nasional yang semakin kompleks, mulai dari tekanan ekonomi media hingga derasnya arus informasi digital yang rawan disinformasi.

Berakhirnya polemik kepemimpinan ini dinilai sebagai momentum penting bagi PWI Kabupaten Natuna agar melakukan pembenahan internal dan penguatan peran strategis pers.

Sebagai daerah perbatasan di perairan Laut Natuna Utara (LNU) yang memiliki posisi strategis Natuna membutuhkan pers yang kuat, independen, maupun  bertanggung jawab dalam mengawal kepentingan publik serta pembangunan daerah.

Publik dan kalangan pers juga berharap dengan kembalinya kepemimpinan yang sah dan definitif, PWI Natuna agar dapat kembali fokus menjalankan fungsinya sebagai pilar ke 4 demokrasi di negara ini.

Pengawal kepentingan masyarakat serta mitra kritis pemerintah daerah bukan sekadar penyampai informasi tetapi juga penjaga etika dan kualitas jurnalistik di wilayah perbatasan Indonesia.

(Ilham)

Komentar