Gudang Ekspedisi Diduga Ilegal di Batam Beroperasi Puluhan Tahun, Aparat Diminta Audit dan Selidiki

InDepthNews.id (Batam)-Aktivitas sebuah gudang ekspedisi diwilayah Top 100 Tembesi Kota Batam yang diduga menuai sorotan tajam publik karena tidak dapat melengkapi izin usaha yang secara sah dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Senin 12/01/2026.

Gudang ekspedisi tersebut diduga kuat beroperasi tanpa mengantongi izin dan usaha resmi seperti identitas pemilik nama keberadaan perusahan alamat yang jelas meski gudang ekspedisi yang sudah berjalan sampai puluhan tahun tetapi tanda mencurigakan terlihat lebih nyata

Dari hasil penelusuran di lapangan oleh media ini menunjukkan bahwa tidak adanya papan nama, badan hukum, maupun informasi legalitas usaha di lokasi gudang.

Kondisi ini diduga melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mewajibkan pelaku usaha memberikan suatu informasi identitas usaha secara transparan kepada masyarakat.

Selain itu, jika terbukti tidak memiliki salah satu Nomor Induk Berusaha (NIB) dan perizinan berbasis risiko, aktivitas gudang ekspedisi tersebut berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pelanggaran ini tidak hanya berdampak pada sanksi administratif, tetapi juga dapat berkembang ke ranah pidana apabila ditemukan unsur kesengajaan, penghindaran kewajiban negara, serta kerugian publik.

Namun pemilik usaha ini disebut-sebut bernama insial Prico hingga kini didalam identitas badan usaha kepemilikan serta bentuk dari perizinan juga tidak pernah dapat diumumkan secara terbuka.

Hal ini memunculkan dugaan adanya pembiaran sistematis terhadap aktivitas usaha yang tidak patuh hukum.

Sejumlah warga dan pelaku usaha di wilayah sekitar lokasi mempertanyakan lemahnya pengawasan instansi terkait. Mereka juga menilai absennya tindakan selama bertahun-tahun dan patut diaudit secara menyeluruh.

“Kalau benar tidak berizin dan bisa berjalan puluhan tahun, ini bukan lagi soal kelalaian biasa. Harus diaudit siapa yang mengawasi,” ujar seorang warga yang meminta identitas dirahasiakan.

Desakan kini mengarah pada perlunya audit terpadu oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Batam Provinsi Kepuluan Riau (Kepri) melalui beberapa instansi Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan  dan Satpol PP, termasuk penelusuran administrasi perizinan oleh DPMPTSP.

Selain itu, aparat penegak hukum agar dapat diminta turun tangan melakukan penyelidikan guna memastikan ada atau tidaknya unsur pidana, termasuk dugaan penghindaran pajak, retribusi daerah, serta potensi pelanggaran hukum lainnya.

Secara hukum, jika sudah terbukti dalam menjalankan usaha tanpa izin, pemilik dapat dijerat Pasal 37 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Penanaman Modal.

Sanksi yang dimungkinkan meliputi penghentian kegiatan usaha pencabutan izin, denda administratif hingga pidana sesuai tingkat pelanggaran dan dampak yang ditimbulkan.

Praktik usaha tanpa izin dinilai tidak hanya dapat merugikan negara dari sisi penerimaan, tetapi juga bisa mencederai iklim persaingan usaha yang sehat serta merusak kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di daerah.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak pemilik gudang yang diduga bernama  Prico belum memberikan klarifikasi.

Media ini masih menunggu tanggapan resmi maupun pemerintah daerah serta  aparat penegak hukum terkait langkah audit nyata dan penyelidikan yang akan dilakukan.

(Ilham)

Komentar