InDepthNews.id (Batam)-Sejumlah gelanggang permainan (gelper) yang beroperasi di kawasan Nagoya, Kota Batam Kepulauan Riau kembali menjadi sorotan publik. Aktivitas usaha tersebut diduga menyimpang dari izin permainan ketangkasan dan mengarah pada praktik perjudian terselubung. Masyarakat pun berharap Kapolresta Barelang yang baru dapat bertindak tegas sesuai hukum yang berlaku.
Seorang penggiat sosial di Kota Batam, yang meminta identitasnya agar dapat dirahasiakan, mengungkapkan bahwa sejumlah gelper diduga menjalankan pola permainan yang memenuhi unsur perjudian. Minggu 11/01/2026.
Modus operandi yang digunakan dinilai sistematis dan rapi, seolah berlindung di balik legalitas izin usaha permainan ketangkasan.
Menurut penuturannya, dan para pemain diwajibkan membeli koin untuk memainkan mesin permainan. Apabila kalah, pemain kembali membeli koin.
Namun jika menang, poin atau koin tersebut dapat ditukarkan dengan kartu oleh para petugas yang berjaga. Maka kartu itu kemudian ditukarkan di kasir dengan rokok atau barang tertentu.
“Barang tersebut selanjutnya dapat juga ditukarkan kembali dengan uang tunai di sekitar lokasi, meskipun berada di luar area utama gelanggang permainan. Skema ini juga menunjukkan adanya perputaran uang dengan imbal hasil yang dapat diuangkan,” ujarnya.
Ia menegaskan, rangkaian transaksi tersebut memenuhi unsur perjudian karena terdapat unsur taruhan, untung-untungan, serta keuntungan yang dapat dikonversi kembali menjadi uang.
“Jika uang digunakan untuk bermain dan hasilnya dapat diuangkan kembali, meskipun melalui perantara barang, itu sudah masuk kategori perjudian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan,” tegasnya.
Sejumlah lokasi gelanggang permainan yang sudah disebut-sebut beroperasi di kawasan Nagoya antara lain Wukong, Hollywood, Hunter, Billiard Centre, serta beberapa tempat lain yang berada di kawasan Fasifik, berdasarkan informasi yang berkembang di masyarakat.
Publik mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan menyeluruh, termasuk pemeriksaan izin usaha, pola operasional di lapangan, serta dugaan adanya penyalahgunaan izin permainan ketangkasan menjadi sarana perjudian.
Ancaman Sanksi Pidana Secara hukum, praktik perjudian di Indonesia dilarang keras dan dapat dikenakan sanksi pidana. Ketentuan tersebut antara lain diatur dalam:
Pasal 303 KUHP, tentang mengancam tentang pidana penjara hingga 10 tahun dan denda bagi pihak yang menyediakan atau memberi kesempatan untuk perjudian.
Dan Pasal 303 bis KUHP, yang mengatur sanksi bagi pihak yang turut serta atau ikut bermain judi.
Namum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang menegaskan bahwa untuk segala bentuk permainan perjudian merupakan tindak pidana dan harus diberantas.
Ketentuan perizinan pemerintah daerah yang sudah melarang keras didalam upaya untuk penyalahgunaan izin usaha permainan ketangkasan untuk aktivitas yang mengandung unsur perjudian atau imbalan yang dapat diuangkan.
Masyarakat setempat meminta agar pengawasan dilakukan secara terpadu oleh kepolisian, pemerintah daerah, serta instansi terkait guna memastikan tidak adanya pembiaran atau praktik yang bertentangan dengan hukum.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak manajemen gelanggang permainan yang disebutkan, serta meminta tanggapan resmi dari aparat kepolisian terkait langkah penegakan hukum yang akan diambil.
(Ilham)










Komentar