InDepthNews. Id (Natuna)-Bupati Kabupaten Natuna, Cen Sui Lan didampingi Raja Mustakim (Suami) melakukan kunjungan resmi ke Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepulauan Riau di Tanjungpinang. Rabu (19/11/2025).
Dalam pertemuan tersebut ia diterima langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kepri, Jehezkiel Devy Sudarso. Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam memastikan tata kelola untuk pembangunan di wilayah perbatasan berjalan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari potensi penyimpangan.
Pertemuan berlangsung dalam suasana penuh keakraban. Cen menyampaikan bahwa di wilayah Natuna sebagai daerah kepulauan dan berstatus garda terdepan NKRI memiliki tantangan pembangunan yang tidak ringan, mulai dari kondisi geografis, aksesibilitas, kerentanan dan terhadap praktik penyalahgunaan anggaran jika tidak diawasi secara ketat.
Karena itu, ia menilai dukungan Kejati sangat krusial sebagai penjaga kepastian hukum, terutama dalam implementasi program strategis yang menyentuh masyarakat.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah yang digunakan untuk pembangunan benar-benar sampai kepada masyarakat. Sinergi dengan Kejati sangat penting agar program pemerintah berjalan tanpa hambatan dan bebas dari risiko korupsi,” ujar Cen.
Ia juga menambahkan, pendampingan hukum sejak ditahap perencanaan, pengadaan, hingga pelaksanaan sangat dibutuhkan. Dengan demikian untuk pemerintah daerah Natuna tidak hanya menghindari kekeliruan administratif, tetapi juga dapat mempercepat realisasi program tanpa rasa khawatir terjerat masalah hukum.
Dalam diskusi tersebut, sejumlah fokus kerja sama juga dibahas, mulai dari penguatan pengawasan penggunaan APBD, asistensi hukum proyek strategis, pencegahan penyimpangan dana desa, hingga peningkatan kualitas belanja publik agar lebih tepat guna dan tepat sasaran.
Cen juga berharap ruang kolaborasi agar dapat diperluas melalui pendampingan hukum untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa, proyek infrastruktur, serta berbagai program prioritas daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan.
“Kami berkomitmen menjalankan prinsip keterbukaan dan ketaatan aturan dalam setiap langkah pembangunan. Dukungan hukum yang tepat menjadi fondasi bagi pelayanan publik yang efektif dan terpercaya,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Kajati Kepri menyambut baik komitmen pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa Kejaksaan siap memberikan pendampingan melalui berbagai instrumen, termasuk program Jaksa Pengacara Negara (JPN) maupun fungsi intelijen penegakan hukum untuk dapat memastikan disetiap program pembangunan berjalan sesuai koridor hukum.
Kajati juga mengapresiasi langkah-langkah proaktif Bupati Natuna yang ingin memperkuat pencegahan sejak dini, bukan menunggu masalah muncul.
Pertemuan tersebut ditutup dengan kesepahaman bersama bahwa untuk pembangunan Natuna, sebagai wilayah strategis yang berbatasan langsung dengan banyak negara, membutuhkan kepastian hukum yang solid.
Dengan kerja sama yang semakin erat antara pemerintah daerah dan Kejati, diharapkan pembangunan di wilayah perbatasan dapat berlangsung lebih cepat, bersih, dan bermanfaat bagi masyarakat.
(Ilham)










Komentar