InDepthNews.id (Opini) – Kebijakan Bupati Karimun memindahkan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ke BPR Tuah Karimun menggambarkan betapa jauhnya pemerintah daerah dari prinsip pelayanan publik yang berkeadilan. Polemik yang muncul bukan sekadar kegaduhan biasa, melainkan konsekuensi dari kebijakan yang terburu-buru, minim transparansi, dan tidak memperhitungkan kondisi sosial pegawai yang selama ini menjadi tulang punggung birokrasi.
Dalam praktiknya, keputusan ini justru memperlihatkan indikasi kuat bahwa pemerintah daerah lebih berkepentingan menyelamatkan BUMD yang sedang goyah daripada memastikan kenyamanan pegawai. Selama beberapa tahun terakhir, kondisi finansial BPR Tuah Karimun memang sering disorot. Namun alih-alih memperbaiki tata kelola internal dan memperkuat fondasi kelembagaannya, pemerintah justru memilih jalan pintas: menjadikan ribuan PPPK sebagai “penyangga dana” untuk menutup persoalan struktural. Ini bukan pembangunan daerah; ini bentuk pengalihan beban kepada kelompok yang seharusnya dilayani, bukan dikorbankan.
Di lapangan, keluhan pegawai semakin memperjelas bahwa kebijakan tersebut jauh dari layak. Seorang PPPK yang enggan disebutkan namanya dengan gamblang menggambarkan persoalan itu: “Kami bukan menolak, tapi dari awal kami tidak pernah diberi pilihan. Tiba-tiba gaji dipindah, padahal BPR belum siap. Di pulau tempat saya bertugas, jaringan internet tidak stabil, kantor BPR tidak ada, dan kami harus menyeberang hanya untuk menarik gaji. Siapa yang pikirkan itu?”
Pernyataan ini mencerminkan betapa jauhnya pemerintah dari realitas yang dihadapi pegawai di lapangan.
Karimun adalah daerah kepulauan dengan keterbatasan akses yang nyata. Banyak PPPK bertugas di lokasi-lokasi yang jauh dari pusat layanan perbankan. Ketika pemerintah memaksakan pemindahan gaji ke bank yang cabangnya tidak merata, maka konsekuensinya jelas: biaya tambahan, waktu terbuang, dan risiko perjalanan meningkat. Kebijakan ini lahir seolah dari peta, bukan dari kenyataan sosial yang hidup dalam keseharian pegawai.
Lebih ironis lagi, kesiapan BPR Tuah Karimun pun tidak menunjukkan standar layanan yang layak untuk dijadikan bank penyalur gaji ribuan pegawai. Infrastruktur digital yang belum mapan, layanan terbatas, dan sosialisasi terburu-buru hanya menegaskan bahwa pemerintah mengambil keputusan tanpa kajian mendalam. Sebuah kebijakan publik seharusnya melalui proses analisis yang komprehensif, bukan sekadar respons terhadap kebutuhan lembaga tertentu.
Di tengah banyaknya kritik, pemerintah justru memilih diam dan tertutup. Tidak ada penjelasan terbuka mengenai latar belakang kebijakan, tidak ada publikasi analisis risiko, dan pegawai tidak diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi dalam proses penyusunan keputusan. Ketertutupan ini hanya memperkuat kecurigaan publik bahwa ada kepentingan lain yang sedang diselamatkan di balik nama “optimalisasi layanan daerah”.
Padahal, optimalisasi tidak boleh merugikan mereka yang dilayani. Pemerintah seharusnya memahami bahwa esensi kebijakan publik adalah mempermudah, bukan mempersulit. Pegawai yang selama ini bekerja di garda depan pelayanan publik justru dipaksa menanggung beban tambahan demi kepentingan lembaga yang bahkan belum siap melayani.
Sebagai mahasiswa, saya melihat polemik ini sebagai cermin dari melemahnya tata kelola pemerintahan di Kabupaten Karimun. Kebijakan-kebijakan strategis selalu diambil terburu-buru, minim dialog, dan lebih mengutamakan kepentingan institusi tertentu dibanding kenyamanan masyarakat. Pegawai PPPK bukan instrumen penyelamat BUMD; mereka adalah bagian dari pelayanan negara yang seharusnya dihargai dan dipermudah dalam menjalankan tugasnya.
Polemik ini harus menjadi alarm keras bahwa pemerintah daerah perlu kembali ke prinsip dasar: kebijakan publik harus lahir dari dialog, kajian yang cermat, dan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama. Sebelum memaksakan pegawai menggunakan BPR, pemerintah seharusnya memastikan kesiapan sistem, layanan, dan akses. Jika pengelolaan gaji saja dapat menimbulkan kegaduhan sebesar ini, bagaimana masyarakat bisa berharap banyak pada kebijakan daerah yang lebih besar dan kompleks?
Penulis : Adiya Bapriyanto










Komentar