InDepthNews.id (Jambi) – Para Pejabat mulai dari Kepala Bidang (Kabid) sampai PLT Kadis di Diknas provinsi Jambi. Selalu menghindar saat akan di klarifikasi maupun di konfirmasi terkait isu-isu strategis maupun temuan-temuan dilapangan oleh para awak media
Sikap bungkam para Pejabat di provinsi Jambi ini. Bukti tertutupnya transparansi sekaligus mencederai akuntabilitas yang berpotensi menciptakan ruang gelap dan menimbulkan ketidakpercayaan publik.
Akhirnya masalah ini nantinya akan menimbulkan polemik, atas bungkamnya para Pejabat di Dinas pendidikan provinsi Jambi kejaran para Wartawan dalam hal untuk konfirmasi, Sehingga nantinya masalah ini dapat menimbulkan spekulasi liar. Yang bisa menduga bahwa sebenarnya para Pejabat tersebut bisa juga ikut terlibat di dalamnya.
Bahkan tidak hanya Klarifikasi maupun Konfirmasi secara bertemu langsung yang dihindari para Pejabat di Dinas pendidikan provinsi Jambi .
Anehnya lagi, bila Kadis maupun Kabid di Dinas pendidikan. Akan ditemui awak media di kantornya. alasan para Pejabat yang disampaikan melalui resepsionis Ita mengatakan tidak ada di kantor atau sedang rapat di luar dan bahkan menyebut para Pejabat tersebut sedang berada di luar daerah. Terlebih itu benar atau tidak, itu adalah urusan mereka.
Namun, ada dugaan, ketertutupan para Pejabat di dinas pendidikan provinsi Jambi dalam memberikan klarifikasi atas temuan kasus-kasus oleh para media Akibat jabatan yang di embannya tidak sesuai Job desk atau job description dalam penempatan posisinya, Sehingga tidak kompeten, profesionalisme ditambah lagi tidak memiliki kualifikasi yang memadai pada posisi yang di embannya. Sehingga tidak mumpuni untuk dijadikan sebagai pemimpin. Apalagi ada dugaan bahwa para Pejabat ini di angkat karena adanya kepentingan politik.
Sementara, Kita ketahui dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) telah dijelaskan tentang pentingnya keterbukaan publik untuk mewujudkan partisipasi dan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Selain itu, keterbukaan publik merupakan hak asasi dari setiap warga negara. Oleh karena itu, masyarakat berhak memperoleh informasi, salah satunya mengenai proses kebijakan publik, anggaran, pengawasan dan evaluasinya. (YT)










Komentar