InDepthNews.id (Jambi) – beberapa waktu lalu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyoroti praktik fee proyek dan gratifikasi yang kian marak di berbagai instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Pola ini disebut menjadi salah satu ladang subur korupsi pejabat publik, dengan modus yang semakin rapi dan terselubung.
Plt. Deputi penindakan dan eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyebutkan bahwa lembaganya tengah mendalami sejumlah laporan masyarakat terkait dugaan pungutan liar atau permintaan “jatah proyek” oleh oknum pejabat daerah.
“Modusnya klasik, tetapi terus berulang. Ada imbalan atau fee yang diminta sebagai balas jasa atas pengurusan proyek, izin, atau penunjukan langsung. Ini jelas termasuk gratifikasi dan suap,” ujarnya
Menurut data KPK, dalam beberapa tahun terakhir, banyak terjadi kasus korupsi yang ditangani berawal dari pemberian fee proyek. Praktik ini umumnya terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, terutama di sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Beberapa saat lalu berapa daerah provinsi si sumatera bergaung salah satunya provinsi Jambi di gedung KPK setelah terjadi OTT Gubernur Riau
Akan kan provinsi Jambi menjadi target selanjutnya, karna banyak beredar di medsos maupun media mainstream terkait isu jual beli jabatan dan fee proyek yang pernah jadi sorotan LSM maupun anggota DPRD.
Diantaranya fee proyek yang menjadi sorotan ketua LKPMI yang pungut petinggi dinas PUPR kota Jambi yang viral dan sempai membuat jantung petinggi PU kota jambi berdebar kencang Jambi beberapa saat kemudian lenyap bagai ditelan bumi isu itu menghilang mungkinkah ini menjadi kasus wanprestasi yang di sorot KPK, juga seleksi kepsek yang sedang berlangsung di jambi,
Modus Pembayaran Lewat Pihak Ketiga
sejumlah pelaku kini menggunakan rekening pihak ketiga atau badan usaha rekanan untuk menyalurkan fee agar sulit dilacak. Uang hasil fee proyek biasanya dialirkan dalam bentuk donasi kegiatan sosial, kontribusi CSR, atau pemberian fasilitas pribadi kepada pejabat bahkan memperkaya diri.
KPK menegaskan bahwa apa pun bentuknya, selama pemberian tersebut terkait jabatan dan memiliki maksud tertentu, tetap tergolong gratifikasi yang harus dilaporkan ke lembaga antikorupsi.
KPK Dorong Pencegahan dan Transparansi
Untuk mencegah praktik tersebut, KPK mengimbau seluruh kepala daerah dan pejabat publik agar memperkuat sistem pengawasan internal serta melaporkan setiap gratifikasi yang diterima, sekecil apa pun nilainya.
“Kami tidak hanya menindak, tapi juga mendorong pencegahan. Jika ada pejabat melapor gratifikasi secara sukarela, tidak akan diproses pidana,” tambahnya
KPK juga akan menggencarkan monitoring proyek infrastruktur strategis nasional melalui kerja sama dengan LKPP dan BPKP guna memastikan transparansi anggaran.
Masyarakat Diminta Berani Melapor
KPK mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam melaporkan indikasi korupsi, fee proyek, atau pungli yang melibatkan pejabat publik. Laporan dapat disampaikan melalui lapor.kpk.go.id dengan jaminan kerahasiaan identitas pelapor.
(YT)










Komentar