TJA Sayangkan Pernyataan Anggota Banggar Wahyu Wahyudin Terkait Turunnya Struktur APBD Kepri.

InDepthNews.id (Tanjungpinang) – Politisi Partai Golkar Kepri H. Teddy Jun Askara (TJA) Menyayangkan pernyataan Anggota Banggar Wahyu Wahyudin, yang menyatakan APBD murni Tahun 2022 mendatang diprediksi turun dari prediksi dan tidak sesuai dengan RPJMD, rancangan awal Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kepri.

Bahkan Wahyu memandang Penurunan itu sebagai kegagalan bagi pemprov Kepri dalam menggali potensi PAD yang ada. Bahkan ia membandingkan asumsi APBD yang dikelola Kabupaten Kota justru ada yang realistis, dibandingkan asumsi APBD Kepri yang diprediksi hanya mampu bertahan di angka Rp 3,7 triliun.

“Saya sangat menyayangkan, kok ada anggota Banggar, di Komisi IV menyampaikan informasi yang simpang siur tentang besaran anggaran murni APBD 2022 ini ke publik, memberikan informasi itu harus jelas ke masyarakat, tidak boleh sepenggal-sepenggal, harus diurut,” Ungkap TJA melalui ponsel, Kamis malam, (28/10).

Menurutnya mengapa Rancangan struktur APBD Kepri 2022 bertahan di angka Rp 3,7 triliun, salah satu penyebabnya ada aturan yang mengatur tentang penggunaan dana Bantuan Operasional Siswa (BOS) yang tidak lagi menjadi struktur di APBD Kepri seperti tahun-tahun sebelumnya.

“Tahun ini, penggunaan dana BOS, langsung diserahkan ke Kabupaten dan Kota. Sehingga tidak dapat digunakan dalam struktur APBD murni 2022,” Papar TJA

Ia merincikan, jika dana BOS tersebut masuk dalam struktur APBD tahun 2022, maka bukan tidak mungkin, prediksi capaian ABPD murni 2022, mampu tembus Rp 4,1 triliun.

”Aturan terbaru dana BOS Kabupaten dan Kota sebesar itu langsung by transfer dari pusat ke daerah, sedikitnya Rp 400 miliar, itu penyebabnya kenapa menurun struktur pendapatan APBD provinsi menjadi, Rp 3,7 triliun,” jelasnya.

“Harusnya Wahyu Wahyudin paham, apalagi dia sebagai anggota Banggar yang juga ikut dalam tahap demi tahap pembahasan APBD murni 2022 saat ini,” tambahnya

TJA berpesan jangan sampai informasi yang mis seperti ini menimbulkan persepsi yang salah dimasyarakat kita, hingga akhirnya Pak Gubernur yang disalahkan.

“Seolah-olah disinikan, Pak Gubernur di sudutkan, kita tidak mau seperti itu. Kita maunya kawan-kawan DPRD ini, menjelaskan informasi yang sejelas-jelasnya kepada masyarakat,” harapnya

Ketua Fraksi Partai Golkar Kepri ini juga bahkan menegaskan bahwa sampai saat ini progres pembahasan APBD murni 2022 belum sepenuhnya rampung di meja pembahasan anggota Banggar. Menurutnya, dari asumsi hari ini, bisa saja sebelum disahkan ada penambahan dari potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya.

“Lagian, pembahasan di tingkat Banggar, belum selesai, sudah bisa beramsumsi,” Pungka TJA.

(Redaksi)

Comment