FMPK Kepri Adakan Petisi Tolak PPKM Lanjutan di Provinsi Kepri

Sumber Foto : Media Surabaya

InDepthNews.id (Tanjungpinang) – Problematika Prihal PPKM tidak henti-hentinya mendapatkan berbagai Penolakan dan kontra di berbagai daerah di Indonesia dan berbagai pihak yang menilai kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang tidak tepat dan menilai kebijakan tersebut sangat memberatkan Masyarakat terkhusus Masyarakat Menengah Kebawah.

Satu bulan lebih PPKM dimulai dari darurat dan berbagai Jenis PPKM lainya yang sudah diterapkan di berbagai Provinsi yang diduga berpotensi akan memberikan peningkatan terhadap penyebaran Covid 19, bahkan Provinsi Kepulauan Riau juga tidak luput dari penerapan PPKM tersebut.

Setelah sekian lamanya berlangsung PPKM di Kepulauan Riau lebih kurang selama satu bulan lebih dan diperpanjang sampai 9 augustus akhirnya mendapatkan Reaksi Dari berbagai Kalangan, hini disampaikan Langsung oleh Erik Kantona selaku Koordinator dari Forum Mahasiswa Pemerhati Kebijakan Provinsi Kepulauan Riau.

” Saat ini perekonomian masyarakat kita berada dalam keadaan yang semakin sulit, di tambah dengan terus-terusan nya di Perpanjang PPKM, Lantas apa solusi yang telah dan yang akan diberikan Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah Provinsi Kepri dalam melihat situasi seperti ini di tengah masyarakat kita,”ungkap Erik

Erik juga mengharapkan Pemerintah Daerah jangan terkesan menutup Mata Prihal ini. ini persoalan Kemanusiaan, sudah berapa banyak Pihak yang telah di rugikan karna minimnya tindakan maupun Kebijakan yang dilakukan Pemerintah Daerah yang dinilai tidak Pro kepada Rakyat.
Jangan hanya mampu dan bisa mengatakan bahwa ini hanya “instruksi Pusat”

“Kami yang tergabung dalam FMPK berharap pihak Provinsi Kepri jangan hanya mampu dan bisa mengatakan ini intruksi pusat, karna ini persoalan kemanusiaan, bahkan sudah berapa banyak pihak yang di rugikan atas kebijkana yang di lakukan pemerintah daerah, seharusnya pemerintah saat ini harus memiliki gran plan terhadap pembangunan kepri kedepannya, bukan hanya sekedar mengikuti intruksi pusat saja”Imbuhnya

Untuk itu Forum Mahasiswa Pemerhati Kebijakan Provinsi Kepulauan Riau akan melaksanakan Petisi Penolakan PPKM diberbagai wilayah di TanjungPinang-Bintan pada Hari Rabu 4 Augustus 2021.
FMPK menilai bahwa, seyogyanya Pemerintah Daerah baik Tingakatan Provinsi maupun kabupaten Kota lebih Cepat Tanggap ,jangan terkesan Membiarkan Masyarakatnya terus-terusan dalam Keadaan seperti ini.

Hal senada turut disampaikan Mahasiswa Umrah M.irfan Saputra, “saya dan beberapa Rekan Rekan Mahasiswa beserta Pemuda akan turun langsung demi menampung aspirasi dari masyarakat sekitar dalam bentuk “Petisi penolakan terhadap PPKM” di kepulauan Riau dan akan kami sampaikan langsung Hasil penolakan tersebut pada AKSI UNJUK RASA di depan Kantor Gubernur Kepulauan Riau”Tutup irfan

(BP)

Comment