by

DKP Kepri Terus Perkuat Pengetahuan Masyarakat Tentang UU Wilayah Pesisir Dan Pulau Kecil

IndepthNews.Id – Dinas Kelautan Dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepulauan Riau Melalui Bidang Kelautan, Konservasi Dan Pengawasan Dan Perikanan terus melakukan sosialisasi UU No.1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Kemudian, sosialisasi tersebut juga meliputi UU 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Urusan Pemerintah Daerah Dibidang Kelautan Dan Perikanan, UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Dan Uu 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan Kepada Kelompok Pengawas Masyarakat (Pokmaswas) Se- Kepulauan Riau.

Seperti diketahui, provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi kepulauan yang luas lautannya lebih besar dibandingkan dengan luas daratan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Agoes Soekarno mengatakan, potensi sumber daya kelautan dan perikanan di provinsi ini sangat beragam, namun masih belum dikelola dan dimanfaatkan secara optimal.

“Sebagian besar masyarakat masih belum benar-benar merasakan manfaat ekonomi yang diberikan oleh potensi sumber daya yang ada di kawasan pengelolaan wilayah laut dan pesisir di provinsi Kepulauan Riau secara penuh,” tutur Agoes.

Disamping itu, sabungnya, kerusakan–kerusakan yang ditimbulkan oleh oknum-oknum yang tidak bertangung jawab juga mulai mengancam keberadaan dan kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan yang ada di Pesisir Provinsi kepulauan Riau. Sehingga, diperlukan upaya–upaya untuk mencegah agar dampak dari kerusakan tersebut tidak semakin meluas.

“Untuk dapat melaksanakan hal tersebut, upaya pembinaan dan inventarisasi permasalahan di Pesisir Provinsi kepulauan Riau dirasa perlu untuk dilaksanakan agar para pelaku pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan dapat mendapat wawasan akan dasar aturan pengelolaan kawasan dan juga mampu menyadari sumber masalah dan gambaran solusi yang dapat dilaksanakan untuk mencegah meluasnya dampak kerusakan tersebut,” terang Agoes.

Sementara itu, Kepala Bidang Kelautan, Konservasi dan Pengawasan DKP Provinsi kepulauan Riau, La Ode M. Faisal mengatakan, salah satu alasan pihaknya mengadakan sosialisasi Undang-undang perikanan dan pesisir serta pulau-pulau kecil dan juga UU yang berkaitan dengan Kelautan dan Perikanan kepada kelompok-kelompok masyarakat pengawas binaan Dinas Kelautan dan perikanan kepri dikarenakan Pemerintah menyadari kelompok-kelompok masyarakat pengawas merupakan ujung tombak dalam menjaga keberlangsungan sumberdaya kelautan.

“Kita mengundang atau melibatkan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) di berbagai tempat untuk menghadiri Sosialisasi Undang-undang Perikanan dan Pulau-pulau kecil merupakan bentuk penambahan wawasan di bidang Hukum tentang Peraturan Perundang–undangan terkait Kelautan dan Perikanan, agar kita dapat melakukan pengawasan secara bersama dengan masyarakat,” tuturnya.

Hal senada juga dikatakan oleh Kepala Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) DKP Kepri, Sahrizan.ST. bahwa sasaran sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan tentang kelautan kepada Pokmaswas Se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 ini dikarenakan Pihaknya menyadari bahwa Masyarakat yang tergabung dalam Pokmaswas merupakan bentuk kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam hal menjaga sumber daya kelautan.

“Kita menyadari bahwa dalam menjaga sumberdaya kelautan yang luas di Provinsi Kepri ini merupakan tanggung jawab kita bersama, untuk itu kita harus melibatkan masyarakat salah satunya Pokmaswas,” Ujar Sahrizan
Untuk itu, Sambungnya, Pokmaswas-Pokmaswas tersebut juga harus dibekali dengan pengetahuan terkait aturan, agar mereka maksimal menjalankan fungsi pengawasanya.
(redaksi)

Comment

News Feed